REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Para pemimpin ekonomi Asia Timur pada Kamis (12/5/2022) memperingatkan risiko terhadap prospek kawasan. Mereka berjanji untuk tetap berkomitmen pada stabilitas pasar dan kebijakan fiskal yang sehat.
Risiko ekonomi termasuk kenaikan awal tak terduga suku bunga "di beberapa negara maju", inflasi yang tak terkendali dan gangguan rantai pasokan di atas perang di Ukraina, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama.
Pernyataan itu menyusul pertemuan tahunan, yang diadakan secara daring dari para pejabat dari China, Jepang, Korea Selatan dan 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Pejabat Jepang, China dan Korea Selatan menegaskan komitmen mereka untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan kesinambungan fiskal jangka panjang.
"Kita harus tetap waspada terhadap peningkatan risiko di mana pemulihan ekonomi regional sedang diekspos di atas konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung dan normalisasi kebijakan moneter yang lebih awal dari perkiraan di beberapa negara maju," katanya.
"Faktor-faktor ini bisa menjadi risiko penurunan prospek ekonomi regional, menyebabkan volatilitas pasar keuangan dan aliran modal."
Pernyataan bersama para pejabat itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga AS dan penurunan terkait aset bank sentral telah mengangkat dolar. Hal ini telah meningkatkan prospek pelarian modal dari beberapa pasar negara berkembang dan meningkatnya beban utang dalam mata uang dolar di negara berkembang.
Para pejabat menghindari referensi untuk pergerakan pasar mata uang, terutama kenaikan dolar dan penurunan yen, atau sanksi terhadap invasi Rusia ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus. Sebaliknya, mereka menggarisbawahi kemajuan dalam inisiatif regional, termasuk mekanisme yang bertujuan membantu negara-negara pada saat kesulitan keuangan, kesepakatan pertukaran mata uang Multilateralisasi Chiang Mai Initiative.
Perpecahan mendalam telah muncul dalam kelompok ekonomi utama Kelompok 20 (G20), yang mencakup negara-negara Barat yang menuduh Moskow melakukan kejahatan perang di Ukraina. Anggota lain, China, Indonesia, India dan Afrika Selatan, belum bergabung dengan sanksi yang dipimpin Barat terhadap Rusia atas konflik tersebut.
ASEAN diketuai oleh Kamboja tahun ini dan termasuk Indonesia, yang saat ini memimpin G20. Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki menggunakan kata-kata yang lebih kasar daripada pernyataan bersama dalam membahas invasi ke Ukraina.
"Invasi Rusia yang tidak dapat dibenarkan ke Ukraina telah mengguncang fondasi tatanan internasional dan jelas merupakan pelanggaran hukum internasional," kata Suzuki kepada wartawan. "Ini memiliki dampak serius pada ekonomi global dengan kenaikan harga energi dan pangan, gangguan rantai pasokan, destabilisasi pasar keuangan dan meningkatnya jumlah pengungsi."
Ikuti Whatsapp Channel Republika