REPUBLIKA.CO.ID, HELSINKI -- Parlemen Finlandia menyetujui proposal untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Keputusan ini akan mengubah tradisi kebijakan luar negeri Finlandia ini dipicu invasi Rusia ke Ukraina.

Presiden Sauli Niinisto dan pemerintah memutuskan Finlandia resmi mengajukan keanggotaan ke aliansi militer tersebut pada Ahad (15/5/2022) lalu. Tapi keputusan itu menunggu persetujuan parlemen.

Pada Selasa (17/5/2022) Ketua Parlemen Finlandia Matti Vanhanen mengatakan dari 200 kursi 188 anggota parlemen setuju dan delapan menolak. Menteri Luar Negeri Pekka Haavisto mengatakan tidak ada alasan untuk merayakan keputusan itu karena "ada perang di Eropa."

"Keanggotaan Finlandia di NATO tidak akan mengubah pola pikir kami yang akan selalu mencari solusi damai dan kami negara cinta damai yang akan mengedepankan dan mencari solusi diplomasi untuk setiap konflik," katanya dalam debat di parlemen.

Anggota parlemen yang menolak proposal tersebut berasal dari Aliansi Kiri, bagian dari koalisi lima partai. Termasuk Markus Mustajarvi yang menolak keputusan itu dengan proposal tandingan yang menghasilkan pemungutan suara.

"Perbatasan kami akan menjadi perbatasan antara aliansi militer dan Rusia, resiko menimbulkan ketegangan baru tidak hanya terjadi selama proses pengajuan tapi juga kondisi baru dan permanen pada kebijakan keamanan dan luar negeri kami," katanya.  

Pada Selasa pagi komite luar negeri parlemen Finlandia memutuskan bergabung dengan pemerintah untuk mengusulkan ke parlemen agar negara Nordik itu mengajukan keanggotaan NATO.  

"Setelah mendengar begitu banyak pakar dan menerima opini 10 komite (parlemen), komite luar negeri sepakat dengan pemerintah, Finlandia harus mengajukan keanggotaan NATO, ini keputusan bulan," kata ketua komite Jussi Halla-aho.

Ikuti Whatsapp Channel Republika