REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Utusan khusus Presiden Joe Biden, Joseph Yun akan memimpin delegasi Amerika Serikat (AS) ke Kepulauan Marshall minggu depan. Kunjungan ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran AS tentang upaya China untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik.
Yun adalah seorang diplomat veteran yang ditunjuk oleh Biden sebagai utusan AS untuk negara Kepulauan Pasifik pada Maret. Yun mengatakan kepada Reuters bahwa, dia dan timnya akan berada di Kepulauan Marshall mulai 14-16 Juni.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Yun akan mengadakan pembicaraan tentang Compact of Free Association (COFA) yang mengatur bantuan ekonomi AS untuk Republik Kepulauan Marshall (RMI), yang akan berakhir tahun depan. Amerika Serikat memiliki perjanjian serupa dengan Negara Federasi Mikronesia (FSM) dan Palau, yang masing-masing berakhir pada 2023 dan 2024. Yun juga bertanggung jawab atas negosiasi tersebut.
"Kami menyambut baik kesempatan pertemuan langsung dengan tim perunding RMI, dan menantikan pembicaraan yang produktif," kata juru bicara Departemen Luar Negeri.
Pembicaraan untuk memperbarui perjanjian COFA dengan Kepulauan Marshall, FSM dan Palau dimulai selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Hal ini meningkatkan kekhawatiran bahwa Washington dapat kehilangan pengaruhnya atas Beijing.
Isu utama untuk Kepulauan Marshall termasuk remunerasi untuk warisan uji coba nuklir besar-besaran AS di wilayah itu, dan mitigasi perubahan iklim. Satu sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan, pembicaraan akan diadakan di Garnisun Angkatan Darat AS di Atol Kwajalein. Ini adalah lokasi fasilitas pengujian rudal AS yang penting. Penunjukan Yun telah menyuntikkan momentum yang lebih besar dalam keterlibatan pemerintahan Biden dengan negara-negara Kepulauan Pasifik.
Sumber itu mengatakan, Yun sudah melakukan pertemuan atau diskusi virtual dengan para pemimpin ketiga negara. Dia juga mengadakan pembicaraan virtual dengan tim perunding dari FSM.
Perjalanan Yun ke Kepulauan Marshall akan menandai negosiasi langsung pertama AS yang sebagian besar mandek pada Desember 2020. Sumber itu, mengatakan kunjungan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi belum lama ini ke wilayah Kepulauan Pasifik telah menciptakan urgensi di antara para pejabat AS.
"Saya pikir itu lebih banyak memusatkan perhatian dari orang-orang yang tidak terlalu terlibat," kata sumber itu, seraya menambahkan bahwa personel Pentagon semakin terlibat dalam proses COFA.
Amerika Serikat melakukan 67 uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall dari 1946 hingga 1958. Penduduk pulau masih terganggu oleh dampak kesehatan dan lingkungan sebagai akibat dari uji coba nuklir tersebut.
Uji coba nuklir termasuk "Castle Bravo" di Bikini Atoll pada 1954. Ini adalah bom AS terbesar yang pernah diuji dan 1.000 kali lebih kuat daripada bom nuklir yang menghancurkan Hiroshima pada 1945.
Kepulauan Pasifik menjadi persaingan strategis antara Washington dengan China, yang telah meningkatkan upaya diplomatik untuk merayu negara-negara di kawasan itu. Pekan lalu, Biden dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyampaikan keprihatinan bersama tentang upaya China untuk memperluas pengaruhnya di Pasifik.
Biden dan Ardern juga menyatakan keprihatinan tentang perjanjian keamanan antara China dan Kepulauan Solomon belum lama ini. Seorang pejabat senior AS mengatakan, Biden dan Ardern membahas perlunya keterlibatan langsung dengan para pemimpin pulau Pasifik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika