REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA–Kanada pekan lalu memberikan suara yang menentang serangkaian rekomendasi yang menyerukan komunitas internasional untuk mendukung akses perawatan kesehatan bagi warga Palestina. Pemungutan suara berlangsung selama sesi Majelis Kesehatan Dunia (WHA) pada 25 Mei.
WHA adalah pertemuan tahunan negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), diadakan setiap tahun di Jenewa untuk menentukan kebijakan WHO untuk tahun berikutnya.
Delegasi yang menghadiri WHA diminta untuk memberikan suara pada rekomendasi laporan tentang keadaan kesehatan Palestina, yang mendokumentasikan 235 serangan terhadap petugas kesehatan dan fasilitas di wilayah pendudukan pada 2021 dan melukai lebih dari 100 petugas kesehatan.
Dilansir dari The New Arab, Senin (6/6/2022), WHO telah mengkonfirmasi 58 serangan terhadap petugas dan fasilitas kesehatan sejak awal tahun, yang menyebabkan setidaknya satu kematian dan 47 luka-luka.
Dalam rekomendasi terakhirnya, laporan tersebut meminta Israel untuk mengakhiri penolakannya terhadap perawatan kesehatan bagi warga Palestina di wilayah pendudukan, untuk mengizinkan warga Palestina melakukan perjalanan untuk mencari perawatan kesehatan, dan untuk menahan diri dari menargetkan petugas kesehatan.
Kanada termasuk dalam kelompok 14 negara, termasuk Israel dan Amerika Serikat, yang memilih "tidak" untuk rekomendasi tersebut. Sebanyak 83 negara bagian memberikan suara untuk mendukung, dan 39 abstain.
Pada pertemuan yang sama, Kanada kemudian ikut mensponsori sebuah resolusi yang mengutuk serangan Rusia terhadap layanan kesehatan di Ukraina.
Adapum tema WHA tahun ini adalah "Kesehatan untuk perdamaian, perdamaian untuk kesehatan".
Sementara itu, secara terpisah Sebuah komisi penyelidik yang ditunjuk Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun lalu untuk menyelidiki penyebab siklus kekerasan di wilayah Israel-Palestina telah merilis penemuannya.
Dalam laporannya, mereka mengungkapkan, pendudukan Israel dan diskriminasi terhadap warga Palestina menjadi pemicu utama kekerasan tak berkesudahan di wilayah tersebut. Israel pun disebut tak memiliki niat mengakhiri pendudukan.
“Mengakhiri pendudukan tanah oleh Israel tetap penting dalam mengakhiri siklus kekerasan yang terus menerus,” kata tim penyelidik tersebut dalam laporannya yang dirilis pada Selasa (7/6/2022), dikutip laman The Globe Post.
Laporan setebal 18 halaman itu terutama berfokus pada evaluasi panjang investigasi, laporan, dan keputusan PBB di masa lalu tentang situasi tersebut serta bagaimana dan jika temuan itu diimplementasikan.
Navi Pillay, mantan kepala hak asasi PBB asal Afrika Selatan yang menjadi ketua tim penyelidik mengungkapkan, rekomendasi-rekomendasi dalam laporan-laporan sebelumnya “sangat diarahkan ke Israel”. “Ini adalah indikator sifat konflik yang asimetris dan realitas satu negara menduduki negara lain,” ucap Pillay.
Ikuti Whatsapp Channel Republika