REPUBLIKA.CO.ID, KIGALI -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pada Sabtu (25/6/2022) ingin tetap berkuasa hingga pertengahan dekade berikutnya. Keputusan ini akan membuatnya menjadi pemimpin terlama yang terus menjabat di negara itu dalam 200 tahun.
Johnson mengatakan ingin menjalani masa jabatan ketiga dan tetap sebagai perdana menteri sampai pertengahan 2030-an. Keputusan itu untuk memberinya waktu dalam mengurangi kesenjangan ekonomi regional dan membuat perubahan pada sistem hukum dan imigrasi Inggris.
"Saat ini saya sedang berpikir secara aktif tentang masa jabatan ketiga dan, Anda tahu, apa yang bisa terjadi kemudian. Namun saya akan meninjaunya ketika saya sampai di sana," kata Johnson kepada wartawan di Rwanda pada hari terakhir kunjungan untuk Konferensi Tingkat Tinggi Persemakmuran.
Ditanya apa maksud pernyataan itu, Johnson berkata: "Tentang masa jabatan ketiga ... ini pertengahan 2030-an."
Johnson harus mengadakan pemilihan nasional Inggris berikutnya pada Desember 2024. Dia akan membutuhkan kemenangan pemilihan ketiga pada 2029.
Jika Johnson masih menjabat setelah awal 2031, dia akan mengalahkan rekor Margaret Thatcher. Thatcher menjabat sebagai perdana menteri Inggris terlama yang terus menjabat sejak Robert Banks Jenkinson, Earl of Liverpool, yang menjabat dari 1812 hingga 1827.
Awal bulan ini, Johnson selamat dari mosi tidak percaya oleh anggota parlemen Konservatif dengan 41 persen rekan parlemennya memilih untuk menggulingkannya. Dia sedang diselidiki karena sengaja menyesatkan parlemen.
Johnson mengatakan, tidak berharap harus melawan tantangan internal lain dari dalam partainya. Dia menyalahkan kekalahan pemilihan sela karena laporan media tentang pesta-pesta yang terkunci di jantung pemerintahan atau lebih dikenal dengan skandal partygate.
Johnson sebelumnya mengatakan kepada radio BBC, bahwa dia menolak anggapan bahwa harus mengubah perilakunya. "Jika Anda mengatakan Anda ingin saya menjalani semacam transformasi psikologis, saya pikir pendengar kita akan tahu bahwa itu tidak akan terjadi," katanya.
Johnson menolak untuk mengomentari laporan dari surat kabar Times bahwa dia telah merencanakan untuk mendapatkan donor untuk mendanai rumah pohon senilai 150.000 pond untuk putranya di kediaman negara yang disediakan negara. Cerita itu muncul beberapa bulan setelah partai Konservatif didenda karena gagal melaporkan secara akurat sumbangan yang membantu mendanai perbaikan apartemen Downing Street miliknya.
"Saya tidak akan mengomentari hal-hal yang tidak ada," kata Johnson ketika ditanya apakah dia berencana menggunakan uang donor untuk membangun rumah pohon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika