Senin 11 Jul 2022 14:34 WIB

Oposisi Sri Lanka Rumuskan Pembentukan Pemerintahan Baru

Pemerintahan baru dibentuk menyusul pengunduran diri perdana menteri dan presiden.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha
Tentara dan warga berjalan di dalam Istana Presiden Sri Lanka, Ahad (10/7/2022). Partai-partai oposisi Sri Lanka menggelar pertemuan pada Ahad (10/7/2022) untuk menyepakati pembentukan pemerintahan baru.
Foto:

Seorang pejabat partai, Ruwan Wijewardena, mengatakan Wickremesinghe berada di kediamannya ketika para pengunjuk rasa mulai berdatangan. Tetapi petugas keamanan memindahkan perdana menteri ke lokasi yang aman. Wijewardena mengatakan,  tindakan aksi protes itu akan mempolarisasi masyarakat dan partai politik. Wijewardena juga mengatakan, jika insiden kerusuhan terus berlanjut maka Sri Lanka akan kehilangan bantuan IMF dan bantuan internasional.

"Jika insiden semacam ini terus berlanjut, kami dapat mengucapkan selamat tinggal kepada IMF dan bantuan internasional apa pun yang akan datang ke negara ini. Jika ada pelanggaran hukum, jika tidak ada kebersamaan di antara kelompok-kelompok politik, tidak mungkin komunitas internasional dapat masuk dan membantu negara ini," ujar Wijewardena.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, Washington mengukuti perkembangan di Sri Lanka dan mendesak Parlemen untuk bekerja cepat dalam merumuskan solusi dan mengatasi ketidakpuasan rakyat. Berbicara pada konferensi pers di Bangkok, Blinken mengatakan, Amerika Serikat mengutuk serangan terhadap pengunjuk rasa dan menyerukan penyelidikan penuh atas kekerasan terkait protes.

Sri Lanka mengandalkan bantuan dari India dan negara-negara lain ketika para pemimpin mencoba untuk menegosiasikan bailout dengan IMF.  Wickremesinghe baru-baru ini mengatakan, negosiasi dengan IMF rumit karena Sri Lanka sekarang menjadi negara bangkrut.

 

Pada April, Sri Lanka mengumumkan bahwa mereka menangguhkan pembayaran pinjaman luar negeri karena kekurangan mata uang asing. Total utang luar negeri Sri Lanka mencapai 51 miliar dolar AS. Negera tersebut harus membayar utang senilai 28 miliar dolar AS yang jatuh tempo pada akhir 2027. 

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement