REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri Luar Negeri Prancis yang baru Catherine Colonna mengatakan kesempatan untuk kembali ke perjanjian nuklir Iran 2015 tinggal beberapa pekan lagi. Tapi pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan Washington tidak menetapkan tenggat waktu semacam itu.
Colonna mengatakan situasinya tidak lagi bisa dipertahankan. Ia menuduh Iran menggunakan taktik mengulur waktu dan kembali ke posisi yang telah disepakati sebelumnya dalam perundingan di Doha dua pekan lalu sambil melanjutkan program pengayaan uraniumnya.
"Masih ada jendela kesempatan bagi Iran untuk akhirnya menerima perjanjian yang sedang dibangun, tapi waktu terus berlalu," kata Colonna pada anggota parlemen Prancis, Selasa (12/6/2022).
Ia memperingatkan bila Iran terus melakukan hal ini maka akan menjadi ambang batas negara bersenjata nuklir. "Waktu terus berjalan, Teheran harus menyadari ini," katanya.
Colonna menambahkan pemilihan sela AS akan menyulitkan kesepakatan. "Jendela kesepakatan akan tertutup dalam beberapa pekan. Tidak ada perjanjian yang lebih baik dibanding yang ada di meja," tambahnya.
Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan ditanya tentang pandangan Colonna. "Kami tidak menandai tanggal di kalender," jawabnya.
Seorang pejabat pemerintah AS yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan Washington menyadari kesempatan mengaktifkan kembali ke perjanjian yang dikenal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) menyusut. AS juga tidak mendengar hal yang baru dari Teheran sejak perundingan tak langsung di Doha.
"Setiap hari berjalan tanpa kesepakatan membuat kemungkinan mencapai kesepakatan semakin kecil, kami tidak mendengar apa-apa sejak Doha yang merupakan perubahan dari Doha," katanya.
Pekan lalu utusan khusus AS untuk perundingan itu mengatakan Iran menambahkan permintaan tak berhubungan dalam perundingan tak langsung. Ia juga memperingatkan progres pengayaan uranium Iran.
JCOPA membatasi program pengayaan uranium Iran yang berpotensi mengarah pada senjata nuklir. Teheran berulang kali menegaskan program atom mereka untuk tujuan sipil.
Pada tahun 2018 lalu mantan Presiden AS Donald Trump mengeluarkan Amerika dari JCPOA. Kemudian memberlakukan kembali sanksi-sanksi yang sebelumnya dicabut berdasarkan perjanjian JCPOA. Iran membalasnya dengan melanggar batasan nuklir satu tahun kemudian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika