REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin terbang ke Tokyo, Jepang untuk mengirimkan pesan rekonsiliasi dari Presiden Yoon Suk-yeol. Presiden Negeri Ginseng yang baru itu berharap dapat menyelesaikan perselisihan historis dan memperbaiki hubungan dengan Jepang.
Hubungan negara bertetangga itu retak beberapa tahun terakhir karena isu warisan penjajahan Jepang di Semenanjung Korea dari tahun 1910 sampai 1945. Perselisihan dipicu berbagai isu mulai dari kerja paksa di masa penjajahan sampai pengendalian ekspor.
Kedua negara menunjukkan ketertarikan memperbaiki hubungan mereka. Dalam kunjungan pertamanya ke Ibukota Jepang sejak Yoon menjabat pada Mei lalu Park dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi.
Dalam siaran televisi pada Senin (18/7/2022) di bandara Park mengatakan ia akan memberitahu Jepang bahwa Yoon memiliki tekad kuat untuk memperbaiki hubungan antara dua negara.
Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu Korsel dan Jepang menekan dua negara Asia Timur itu memperbaiki hubungan. Terutama untuk mengatasi masalah seperti ancaman Korea Utara dan Cina.
Pemerintah Korsel berharap kunjungan tingkat tinggi akan membuka perundingan yang mengamankan penyelesaian perselisihan. Walaupun terdapat kekhawatiran Jepang mengubah prioritasnya setelah kematian mantan Perdana Menteri Shinzo Abe.
Pekan lalu seorang pejabat pemerintah Korsel yang menangani isu Jepang mengatakan kunjungan itu bertujuan untuk "menghidupkan keran" perundingan serius dalam isu-isu serius seperti kerja paksa yang sempat mengalami kebuntuan pemerintah sebelumnya.
Pemerintah Jepang juga mengatakan penting untuk memperbaiki hubungan dengan Korsel. Tapi mereka akan memeriksa usulan yang diajukan Korsel untuk mengakhiri perselisihan.
Seperti perintah pengadilan Korsel untuk menyita aset perusahaan Jepang yang dituduh tidak membayar kompensasi pada korban kerja paksa selama masa penjajahan.
Mahkamah Agung Korsel diperkirakan akan menyampaikan keputusan akhir untuk melikuidasi aset-aset itu pada bulan Agustus atau September. Tokyo memperingatkan akan ada balasan setimpal bila perintah itu ditegakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika