"Saya berpendapat bahwa dengan alasan darurat publik di Sri Lanka, adalah bijaksana, untuk melakukannya, demi kepentingan keamanan publik. , perlindungan ketertiban umum, dan pemeliharaan persediaan dan pelayanan yang penting bagi kehidupan masyarakat,” ujar Wickremesinghe dalam pemberitahuan yang dirilis Ahad (17/7/2022) malam.

Pengumuman itu, yang akan berlaku efektif mulai Senin (18/7/2022) datang hanya dua hari menjelang pemungutan suara parlemen hari Rabu untuk memilih presiden baru negara.

Sebelumnya Ranil Wickremesinghe juga mengumumkan keadaan darurat tetapi pemerintahnya tidak mengeluarkan pemberitahuan resmi.

Pekan lalu, Perdana Menteri Wickremesinghe dilantik sebagai presiden sementara negara itu setelah Gotabaya Rajapaksa meninggalkan negara itu.

Mantan Presiden Rajapaksa melarikan diri ke Singapura dari Maladewa pada Kamis setelah meninggalkan Sri Lanka dalam cengkeraman kekacauan ekonomi.

Dia melarikan diri dari Sri Lanka setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu istana presiden di ibu kota Kolombo dan membakar rumah perdana menteri.

Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan Rajapaksa sedang dalam "kunjungan pribadi" dan "belum meminta suaka dan dia juga tidak diberikan suaka."

Maladewa mengatakan pihaknya mengizinkan pesawat Angkatan Udara Sri Lanka yang membawa Rajapaksa dan istrinya mendarat pada Rabu menyusul permintaan resmi dari pemerintah Sri Lanka.

Sri Lanka menyalahkan dinasti politik Rajapaksa atas krisis tersebut. Saudara laki-laki Rajapaksa, Mahinda, mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada bulan Mei.

Lumpuh oleh kekurangan cadangan devisa setelah runtuhnya ekonomi yang bergantung pada pariwisata, negara pulau berpenduduk 22 juta orang itu telah gagal membayar semua utang luar negerinya.

Mereka tidak mampu membayar makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya, dengan kekurangan bahan bakar pada gilirannya menyebabkan pemadaman listrik harian yang berkepanjangan. Sekolah telah ditutup dan pegawai negeri diminta untuk bekerja dari rumah.

Pemerintah sedang bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bailout, tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan yang tercapai.