REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Mantan Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak, menggambarkan dirinya sebagai sosok underdog dalam perebutan kursi Perdana Menteri Inggris berikutnya. Padahal, pengunduran diri Sunak memicu pemberontakan hingga membuat Perdana Menteri Boris Johnson mundur setelah serangkaian skandal.
Partai Konservatif selaku partai berkuasa akan segera memilih pengganti Boris. Sunak memimpin semua putaran pemungutan suara di antara anggota parlemen partai untuk mengurangi peta pertarungan menjadi dua kandidat.
Tetapi sekretaris luar negeri Liz Truss lah yang tampaknya telah memperoleh keuntungan sejauh ini di antara 200 ribu anggota partai yang memerintah. Truss memimpin 24 poin atas Sunak dalam jajak pendapat YouGov tentang anggota Partai Konservatif yang diterbitkan pada Kamis lalu.
"Jangan ragu, saya memang menjadi underdog (tidak diunggulkan)," kata Sunak dalam pidatonya di kota Grantham yang merupakan tempat kelahiran Margaret Thatcher dilansir dari Reuters pada Ahad (24/7/2022).
Truss berpeluang menjadi perdana menteri wanita ketiga Inggris setelah Thatcher dan Theresa May. Sedangkan Sunak berpotensi menjadi Perdana Menteri Inggris pertama yang berasal dari India.
Sejauh ini fokus kampanye Sunak terletak pada janji untuk memotong pajak pada saat banyak orang berjuang, dan anggaran pertahanan serta kebijakan energi. Dalam pidatonya, Sunak memaparkan apa yang disebutnya "akal sehat Thatcherisme".
Sunak menjanjikan pengelolaan ekonomi yang cermat sebelum pemotongan pajak. Sunak mempertanyakan moralitas pemotongan pajak langsung yang diusulkan oleh Truss saat inflasi melonjak.
Truss memang dikritik melontarkan janji yang sewenang-wenang untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan hingga 3 persen dari PDB pada tahun 2030. Truss mengatakan pemotongan pajak diperlukan untuk merangsang pertumbuhan.
"Adalah salah untuk mengambil uang dari orang-orang yang tidak perlu kita ambil ketika orang-orang di seluruh negeri berjuang dengan biaya krisis hidup," ujar Sunak.
Sebelumnya, dalam sebuah wawancara untuk surat kabar Saturday's Times, Sunak akan menempatkan pemerintah pada pijakan krisis ketika mengambil alih jabatan Perdana Menteri. Adapun Truss juga berjanji untuk membatalkan semua undang-undang Uni Eropa yang masih berlaku di Inggris pada tahun 2023. Rizky Suryarandika
Ikuti Whatsapp Channel Republika