REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah baru Korea Selatan (Korsel) akan merampingkan sektor publik. Tindakan ini mencoba melawan kekhawatiran tentang efisiensi setelah ekspansi cepat dalam operasi di bawah pemerintahan sebelumnya.

Menteri Keuangan Choo Kyung-ho mengatakan pada Jumat (29/7/2022), pemerintah akan memotong jumlah karyawan dan mengurangi pengeluaran di organisasi. Upaya ini sebagai langkah pertama dalam serangkaian langkah reformasi yang direncanakan.

Choo mengatakan, total 350 organisasi publik mempekerjakan 449 ribu orang pada akhir Mei dan membawa 583 triliun won dalam kewajiban gabungan pada akhir 2021. Jumlah ini masing-masing naik 34 persen dan 17 persen selama lima tahun terakhir. Menurut Choo, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat umum dan para ahli tentang efisiensi dan profitabilitas yang sesuai dengan ekspansi cepat dalam skala organisasi publik.

Presiden Yoon Suk-yeol yang menjabat pada Mei telah berjanji untuk mereformasi sektor publik. Dia mengatakan, awal bulan ini pemerintahnya akan secara agresif memotong pengeluaran dan menjual aset non-inti di perusahaan publik.

Langkah itu dilakukan saat Yoon mengalami penurunan berkelanjutan dalam peringkat persetujuan. Jajak pendapat mingguan terbaru dari Gallup Korea menunjukkan pada Jumat persetujuannya turun menjadi 28 persen dari 32 persen seminggu sebelumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika