REPUBLIKA.CO.ID,MOSKOW –- Rusia telah mengundang PBB dan Komite Palang Merah Internasional untuk menyelidiki kematian puluhan tawanan perang Ukraina di sebuah penjara di kota Olenivka, Donetsk. Penjara itu dihantam sebuah roket pada Jumat (29/7) lalu.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rusia mengungkapkan, sebanyak 50 tawanan perang Ukraina tewas dalam insiden tersebut. Sementara 73 lainnya mengalami luka-luka. Kemenhan Rusia mengatakan, penjara itu hancur akibat serangan udara Ukraina yang menggunakan high mobility artillery rocket system (Himars).
Demi kepentingan penyelidikan yang objektif atas serangan itu, Rusia memutuskan mengundang PBB dan Komite Palang Merah Internasional. “Semua tanggung jawab politik, kriminal, dan moral berada di tangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, rezim kriminalnya, serta Washington yang mendukung mereka,” ujar juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov, Ahad (31/7/2022).
PBB dan Komite Palang Merah Internasional telah menyatakan siap mengunjungi lokasi penyerangan. “Prioritas kami saat ini adalah memastikan yang terluka menerima perawatan yang menyelamatkan jiwa dan bahwa jenazah mereka yang kehilangan nyawa ditangani dengan cara bermartabat,” kata Komite Palang Merah Internasional dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, Ukraina mengklaim, serangan artileri Rusia yang menghancurkan penjara di Olenivka tersebut. “Itu adalah kejahatan perang Rusia yang disengaja, pembunuhan massal yang disengaja terhadap tahanan perang Ukraina. Harus ada pengakuan hukum yang jelas atas Rusia sebagai negara sponsor terorisme,” kata Zelensky.
Menurut beberapa laporan, tentara Ukraina yang ditangkap pada Mei lalu termasuk di antara mereka yang tewas dalam serangan ke penjara Olenivka. Tentara itu ditawan setelah Rusia berhasil merebut kota pelabuhan Mariupol.
Hingga saat ini Rusia masih menggencarkan serangan ke Ukraina. Selain memobilisasi pasukan ke wilayah timur Ukraina, Moskow pun terus melancarkan serangan ke kota-kota lain, salah satunya Kharkiv, yakni kota terbesar kedua di Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika