REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Isu Myanmar menjadi pokok pembahasan khusus para menteri luar negeri negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)/ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-55 pada Rabu (3/8/2022) di Phnom Penh, Kamboja. Pertemuan dalam bentuk working lunch akan menghasilkan joint communique atau pernyataan komunike bersama para menlu menyoal Myanmar.
"Di dalam pertemuan working lunch yang terbuka tadi, para menteri luar negeri ASEAN sepakat, pentingnya AMM ini mengeluarkan joint communique atau komunike bersama dan paragraf mengenai Myanmar dan langsung dibahas pada tingkat menteri luar negeri," ujar Retno dalam press briefing secara virtual yang ditayangkan di YouTube MoFa, Rabu.
Pertemuan working lunch khusus membahas Myanmar merupakan inisiatif Indonesia. Menurut Retno, dalam diskusi yang dilakukan sangat ekstensif dan terbuka itu, Indonesia mengatakan, bahwa ASEAN tidak boleh tertahan oleh Myanmar. ASEAN harus bergerak maju.
Sedangkan komunike bersama AMM akan dikeluarkan setelah negosiasi di antara para menlu ASEAN menyepakatinya. Sebab negosiasi mengenai isu-isu Myanmar pada level menteri luar negeri masih berlangsung.
"Posisi Indonesia sangat jelas, kita melihat saat ini tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan lima poin konsensus dan tidak adanya keinginan baik hingga tidak adanya komitmen junta untuk implementasi poin konsensus," kata Retno.
Beberapa negara dalam pertemuan tersebut juga menyatakan, bahwa banyak sekali kenistaan janji yang dipegang junta. Retno mengatakan, junta mengabaikan janji-janji yang telah dikemukakan.
"Komitmen seolah-olah ada namun yang dilakukan justru semuanya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pada saat ada pertemuan dan oleh karena Indonesia tetap konsisten bahwa Myanmar tidak diwakili pada political level di pertemuan-pertemuan politik dan Indonesia menekankan kembali pentingnya engagement dengan semua stakeholder," kata Retno.
Negosiasi dengan semua pihak yang berkepentingan menjadi sangat penting sebab hal itu juga merupakan mandat dari lima poin konsensus menyoal Myanmar. Indonesia menilai jika tidak terdapat perubahan sama sekali sampai berlangsungnya KTT pada November, maka para menteri luar negeri ASEAN harus menyampaikan rekomendasi kepada para pemimpin ASEAN mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ASEAN ke depan.
Terlepas dari semua perkembangan tersebut, bantuan kemanusiaan untuk Myanmar tetap dijaga. Sebab hal ini menyangkut kepentingan langsung rakyat Myanmar. "Kepentingan rakyat Myanmar selalu ada pada perhatian utama ASEAN," tegas Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika