Amal Movement dan Hizbullah mengeluarkan pernyataan pada akhir pekan lalu menyerukan, diakhirinya politisasi kasus tersebut dan mengatakan mereka mendukung penyelidikan yang transparan. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah pada Kamis malam mengatakan, solusinya adalah hakim saat ini mundur dan hakim lain yang memiliki kredibilitas akan ditunjuk.

Keluarga korban juga telah menekan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengadakan penyelidikan internasional. Para demonstran juga memprotes di luar Kedutaan Besar Prancis di Beirut, mendesak negara itu untuk mendukung penyelidikan eksternal.

Kerabat korban ledakan mematikan pelabuhan Beirut 2020 memegang potret orang yang dicintai dan peti mati simbolis untuk menandai ulang tahun kedua ledakan, di luar pelabuhan Beirut, Lebanon, Kamis, 4 Agustus 2022. - (AP Photo/Hassan Ammar)

Berbicara bersama para demonstran, peneliti Human Rights Watch Aya Majzoub mengatakan, Prancis telah memblokir upaya untuk mengadakan penyelidikan eksternal karena alasan politik. Dalam sebuah wawancara dengan harian Prancis berbahasa Prancis L'Orient Le Jour yang diterbitkan Rabu (3/8/2022), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, telah mengusulkan penyelidikan internasional kepada pihak berwenang Lebanon, tetapi mereka telah memilih pihak lokal sebagai gantinya.

"Ini adalah pilihan berdaulat yang dihormati oleh Prancis dan negara-negara sahabat Lebanon," kata Macron menyatakan penyelidikan Lebanon harus dilanjutkan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada Kamis, dua tahun berlalu tanpa keadilan. Dia menyerukan dalam sebuah posting Twitter untuk penyelidikan yang tidak memihak, menyeluruh dan transparan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika