REPUBLIKA.CO.ID, YANGON - Kementerian Luar Negeri Myanmar mengeluarkan pernyataan menolak dan memisahkan paragraf "Perkembangan di Myanmar" dalam Komunike Bersama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-55. Myanmar menegaskan bahwa pemerintah yang dikendalikan junta bakal bekerja untuk mencapai lima poin konsensus sesuai dengan keadaan negara.
"Kementerian menolak penggunaan "kurangnya kemajuan" dalam implementasi konsensus lima poin ASEAN yang dinyatakan dalam paragraf "Perkembangan di Myanmar" dalam Komunike Bersama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-55 karena mengabaikan upaya Myanmar dalam penerapan," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam rilisnya akhir pekan lalu seperti dikutip laman MITV, Senin (8/8/2022).
Menurut pernyataan Kemenlu tersebut, Myanmar tidak pernah gagal dalam upaya untuk mencari jalan perdamaian dan ketenangan di negaranya sendiri. Hal ini dicapai sambil bekerja sama secara erat dan konstruktif dengan utusan khusus Ketua ASEAN saat ini dalam pelaksanaan konsensus lima poin.
Kemenlu Myanmar justru menuduh pemerintah bayangan NUG dan kelompok pemeberontak PDF sebagai teroris. Sehingga jika negara anggota ASEAN dan mitra eksternal benar-benar ingin membantu Myanmar dalam memulihkan keadaan normal, mereka tidak boleh mendorong keterlibatan dengan kelompok teroris seperti NUG dan PDF dan harus menghindari tindakan apa pun yang dapat mendorong terorisme.
Konsesnus lima poin menurut Myanmar telah mencapai kemajuan nyata dalam bentuk bantuan kemanusiaan melalui AHA Center. Hal ini juga sekaligus memberikan pertimbangan khusus untuk keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan, pemerintah Myanmar akan terus memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang lebih luas kepada rakyat dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif.
"Oleh karena itu, ASEAN harus menghindari penilaian sepihak terhadap pelaksanaan konsensus lima poin," kata Myanmar.
"Kemajuan implementasi konsensus lima poin ASEAN harus dinilai secara objektif dan adil berdasarkan perkembangan faktual dan situasi di lapangan," imbuh pernyataan tersebut.
Dalih Eksekusi Junta
Selain itu, Myanmar yang dipegang Junta dengan tegas menolak pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh perwakilan Komisi HAM antara negara ASEAN (AICHR) dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand dan Singapura. Junta menolak beberapa ekspresi keprihatinan negara anggota ASEAN atas eksekusi empat orang karena mereka salah menyebut sebagai "aktivis politik."
"Para penjahat tersebut dieksekusi bukan karena menjadi aktivis demokrasi tetapi karena mereka dinyatakan bersalah mendalangi, menghasut, mendukung, mempersenjatai dan melakukan kegiatan teroris yang menyebabkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah," kata Myanmar.
"Tidak tepat menyebut keempat penjahat itu sebagai “aktivis politik”. Myanmar telah menjelaskan dan mengirimkan surat kepada Ketua dan negara-negara anggota ASEAN lainnya tentang kegiatan teroris keempat penjahat tersebut beserta fakta dan data yang sebenarnya," tambahnya.
Pernyataan tersebut juga meyakinkan negara-negara anggota ASEAN bahwa Myanmar akan terus melaksanakan Rencana Lima Poin Masa Depan dan juga akan bekerja sama secara konstruktif dengan ASEAN sambil berpegang pada prinsip-prinsip penting yang diabadikan dalam Piagam ASEAN dan sejalan dengan praktik-praktik ASEAN. Myanmar juga dikatakan akan terus memfasilitasi dan bekerja sama dengan utusan khusus Ketua ASEAN saat ini dalam pelaksanaan konsensus lima poin ASEAN oleh proses yang dimiliki Myanmar dan yang dipimpin Myanmar tanpa mengorbankan kedaulatan nasionalnya.
"Myanmar percaya bahwa ASEAN dapat mempertahankan kesatuan dan sentralitasnya dalam jangka panjang hanya jika semua negara anggota ASEAN menghormati ketentuan dan prinsip-prinsip dasar Piagam ASEAN, terutama kesetaraan, inklusivitas, kedaulatan, dan non-intervensi dalam urusan internal negara-negara anggota ASEAN," katanya.
Sebelumnya AMM ke-55 menyatakan bahwa secara ekstensif membahas perkembangan terakhir di Myanmar dan menyatakan keprihatinan atas krisis politik yang berkepanjangan di negara itu, termasuk eksekusi empat aktivis oposisi.
"Kami menyambut baik upaya untuk membantu mengatasi situasi tersebut termasuk kunjungan ke Myanmar oleh Samdech Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kerajaan Kamboja, pada Januari 2022, dan oleh H.E. Bapak Prak Sokhonn, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kerajaan Kamboja, sebagai Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar pada Maret dan akhir Juni hingga awal Juli 2022," kata pernyataan bersama AMM ke-55.
"Kami sangat kecewa dengan kemajuan yang terbatas dalam dan kurangnya komitmen otoritas Nay Pyi Taw untuk implementasi Konsensus Lima Poin yang tepat waktu dan lengkap," tanbahnya.
ASEAN juga menegaskan kembali komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan dan menyatakan kesiapan ASEAN untuk membantu Myanmar dengan cara yang positif, damai, dan konstruktif, termasuk dalam pengiriman bantuan kemanusiaan. "Kami sepakat bahwa Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar akan segera melibatkan semua pemangku kepentingan terkait Myanmar," tukas pernyataan bersama tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika