REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kandidat Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menguraikan rencana mengurangi beban tagihan energi untuk membantu rumah tangga menghadapi lonjakan harga. Rencana ini ia uraikan di surat kabar the Times, Jumat (12/8/2022).

Mantan menteri keuangan itu mengatakan setiap rumah tangga dalam menghemat 200 poundsterling tagihan energi mereka dengan pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN). Tahun ini Inggris bersiap menghadapi kenaikan tarif energi tiga kali lipat.

Lembaga amal memperingatkan jutaan orang dapat terdorong ke jurang kemiskinan bila pemerintah tidak menggelontorkan paket bantuan senilai miliaran poundsterling untuk meringankan kenaikan tarif. Sunak tidak diunggulan dalam persaingan melawan Menteri Luar Negeri Liz Truss.

Ia mengatakan rencananya akan mencakup "bantuan pada masyarakat paling rentan, bantuan untuk pensiunan dan sejumlah bantuan untuk semua orang." Sunak mengatakan kelompok paling rentan dan pensiunan akan mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan energi mereka melalui sistem kesejahteraan.

Sunak juga mengatakan ia membiayai rencana itu dengan mendorong program penghematan di seluruh pemerintah. "Mungkin artinya kami harus menghentikan sepenuhnya atau sementara beberapa hal di pemerintah," katanya.

Ia menambahkan sip mengajukan "pinjaman terbatas dan sementara, sebagai salah satu cara terakhir untuk melalui musim dingin."

"Mengingat tarif energi terus naik, kemungkinan juga pemerintah akan menaikan pendapatan melalui Energy Profit Levy yang saya perkenalkan," katanya tentang 25 persen pajak keuntungan produsen minyak dan gas yang ia terapkan saat menjadi menteri keuangan.

Sementara itu Truss mengatakan sejauh ini ia lebih memilih memotong pajak bagi rumah tangga. Daripada menyalurkan bantuan langsung untuk membantu mengatasi kenaikan tarif energi.

Truss juga mengatakan bila terpilih sebagai perdana menteri ia akan bekerja sama dengan perusahaan energi untuk menurunkan harga. Kritikus mengatakan pemotongan pajak lebih menguntungkan orang kaya dibanding orang miskin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika