REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta nasihat hukum setelah mendapat laporan pendahulunya Scott Morrison mengambil peran rahasia selama pandemi Covid-19. Morrison menduduki sejumlah jabatan sekaligus.
Tradisinya menteri dilantik gubernur jenderal dalam sebuah upacara. Tapi hal itu tidak perlu dilakukan untuk jabatan tambahan. Albanese mengatakan tidak biasanya anggota kabinet penting tidak mengetahui penunjukkan itu.
"Ini merupakan sentralisasi kekuasaan yang dilakukan mantan perdana menteri," kata Albanese pada wartawan Senin, (15/8/2022).
Ia meminta saran hukum dari solicitor general atau setara dengan deputi jaksa agung, Australia. "Ini bukan, seperti, klub sepakbola lokal, ini pemerintah Australia, di mana rakyat Australia dibiarkan tidak tahu mengenai penetapan jabatan menteri," katanya.
Morrison yang merupakan perdana menteri dari tahun 2018 sampai 2022 tidak menanggapi permintaan komentar. Dalam pernyataan tertulis, kantor gubernur jenderal mengatakan penunjukkan itu valid sesuai konstitusi sebab konstitusi tidak mewajibkan upacara pelantikan. Sementara mempublikasikan penunjukkan jabatan merupakan urusan pemerintah yang sedang berkuasa.
"Tidak biasa menteri ditunjuk untuk mengelola departemen yang tidak masuk dalam tanggung jawab portofolio mereka," kata juru bicara sekretaris gubernur jenderal.
Juru bicara itu menambahkan gubernur jenderal mengikuti proses normal. Bertindak sebagai atas saran pemerintah untuk menunjuk Morrison mengelola departemen di luar kabinet dan portofolionya.
Surat kabar the Australian melaporkan Morrison ditunjuk sebagai menteri kesehatan pada 2020 bersama dengan Menteri Kesehatan Greg Hunt. Demi menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu orang ketika wewenang darurat bio keamanan diterapkan untuk mengatasi pandemi virus korona.
Ia kemudian juga ditunjuk sebagai menteri keuangan dan sumber daya. Pada stasiun televisi ABC, mantan sumber daya Keith Pitt mengatakan situasi itu "tidak biasa". Ia "khawatir" ketika ia diberitahu Morrison berbagi tanggung jawab dengannya pada 2021.
Tidak lama Morrison memblokir proyek gas lepas pantai. Di ABC, Ketua Partai Nasional, mitra koalisi partai Morrison, David Littleproud mengatakan ia "kecewa" dengan laporan ini. Ia menambahkan kabinet harusnya dapat dipercaya.
Belum diketahui dampaknya pada koalisi Partai Liberal dengan Partai Nasional. "Pengungkapan ini mengangkat pertanyaan sistem pemerintah Westminster kami," kata ketua Partai Nasional di majelis rendah parlemen, Bridget Mckenzie.
"Siapa menteri senior, apakah mereka tidak setuju? katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika