Ahad 21 Aug 2022 00:11 WIB

Pangeran MBS Terima Kunjungan Ulama Syiah Irak

Pangeran MBS dan al-Hakim mendiskusikan sejumlah isu yang jadi kepentingan dua negara

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Friska Yolandha
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) menerima kunjungan ulama Syiah Irak, Ammar al-Hakim, di Riyadh, Jumat (19/8/2022).
Foto: AP/Amr Nabil
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) menerima kunjungan ulama Syiah Irak, Ammar al-Hakim, di Riyadh, Jumat (19/8/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) menerima kunjungan ulama Syiah Irak, Ammar al-Hakim, di Riyadh, Jumat (19/8/2022). Mereka membahas sejumlah isu bilateral dan regional.

Saudi Press Agency (SPA) melaporkan, dalam pertemuan tersebut, Pangeran MBS dan al-Hakim mendiskusikan sejumlah isu yang menjadi kepentingan kedua negara. Saat ini al-Hakim diketahui memimpin Gerakan Hikma, yakni sebuah koalisi politik yang bersaing membentuk pemerintahan baru di Irak.

Baca Juga

Lewat akun Twitter pribadinya, al-Hakim mengumumkan pertemuannya dengan Pangeran MBS. “Putra Mahkota Saudi dan saya menekankan hubungan sejarah yang erat antara kedua rakyat yang bersaudara. Kami membahas pentingnya dialog di antara berbagai pihak untuk mencapai solusi kebuntuan politik saat ini di Irak,” katanya, dikutip laman Middle East Monitor.

Al-Hakim turut menekankan pentingnya stabilitas di kedua sisi Teluk. Ia secara khusus mengapresiasi peran yang telah dimainkan Irak dalam memediasi Iran dan Arab Saudi agar kedua negara itu memulihkan hubungan bilateral. Dalam pertemuan dengan Pangeran MBS, al-Hakim juga menggarisbawahi sentralitas perjuangan Palestina.

Sebelum berkunjung ke Saudi, al-Hakim sempat menghadiri dialog nasional Irak yang digelar pada Rabu (17/8/2022) lalu. Tujuan kegiatan itu adalah menyelesaikan krisis politik yang kini tengah membekap Irak. Negara tersebut menghadapi kebuntuan politik sejak pemilu terakhir kali digelar pada Oktober tahun lalu. Dari momen itu, Irak gagal menyetujui pemerintahan baru antara partai-partai yang bersaing. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement