REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mengatakan sudah mengangkat "keprihatinan signifikan" tentang vonis 34 tahun penjara seorang aktivis perempuan Salma al Shehab dengan Arab Saudi. Vonis dijatuhkan setelah Shehab mengikuti dan mencicit ulang aktivis dan pembangkang Arab Saudi di Twitter.
"Kami telah mengangkat keprihatinan signifikan kami dengan pihak berwenang Arab Saudi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price, Ahad (23/8/2022).
"Kami sudah menegaskan pada mereka, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia universal yang semua orang berhak memilikinya," kata Price sambil menambahkan yang seharusnya "tidak boleh dikriminalisasi atau dihukum."
Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington tidak merespons saat dimintai komentar. Organisasi hak asasi manusia yang bermarkas di Washington, The Freedom Initiative mengatakan pada awal bulan ini pengadilan Arab Saudi memvonis Shebab dengan 34 tahun penjara dan 34 tahun larangan bepergian karena cicitannya.
Kelompok itu mengatakan vonis yang dijatuhkan pada ibu dua anak dan kandidat doktor University of Leeds, Inggris, itu paling lama yang pernah diberikan pada aktivis perempuan. Shebab merupakan bagian komunitas Syiah yang minoritas di Arab Saudi.
The Freedom Initiative mengatakan Shebab ditahan pada Januari 2021 saat sedang berwisata di Arab Saudi. Beberapa hari sebelum ia pulang ke Inggris.
Catatan hak asasi manusia Arab Saudi yang kaya minyak itu tidak mengganggu hubungannya dengan AS. Termasuk soal hak asasi perempuan dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Turki pada 2018 lalu.
Komunitas intelijen AS mengatakan penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman merupakan dalang pembunuhan kolumnis yang menulis untuk Washington Post itu. Riyadh membantah tuduhan tersebut.
Presiden AS Joe Biden dikritik karena berkunjung ke Arab Saudi bulan Juni lalu. Dalam kunjungannya, ia mengatakan ia meminta putra mahkota untuk bertanggung jawab atas kematian Khashoggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika