Rabu 24 Aug 2022 20:55 WIB

Korsel Kritisi China yang Deportasi Pembelot dari Korut

Jumlah pembelot turun setelah perbatasan antara China dan Korea Utara ditutup

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani
Truk melintasi jembatan yang menghubungan antara Korea Utara dan China di perbatasan Dandong, China. Jumlah pembelot turun setelah perbatasan antara China dan Korea Utara ditutup pada awal 2020 untuk menghentikan penyebaran Covid-19.
Foto: Chinatopix via AP
Truk melintasi jembatan yang menghubungan antara Korea Utara dan China di perbatasan Dandong, China. Jumlah pembelot turun setelah perbatasan antara China dan Korea Utara ditutup pada awal 2020 untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Utusan Korea Selatan untuk hak asasi manusia Korea Utara pada Rabu (24/8/2022) menyerukan tekanan diplomatik untuk membujuk Beijing agar tidak mendeportasi pembelot dari Korea Utara. Jumlah pembelot turun setelah perbatasan antara China dan Korea Utara ditutup pada awal 2020 untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Duta besar Korea Selatan untuk  kerjasama internasional tentang hak asasi manusia Korea Utara, Lee Shin-wha, mengatakan, ketika perbatasan dibuka kembali jumlah pembelot diperkirakan akan meningkat. Para ahli PBB selama bertahun-tahun mengkritik China karena mengirim kembali pembelot Korea Utara. Para pembelot tersebut dianggap sebagai migran ilegal yang melarikan diri dari negara mereka karena alasan ekonomi.

Lee mengatakan, diplomasi diam-diam diperlukan untuk meyakinkan Beijing agar mematuhi prinsip non-refoulement. Prinsip ini mewajibkan negara-negara tuan rumah untuk menahan diri mengembalikan pencari suaka atau pengungsi ke tempat yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka.

"Jika perbatasan dibuka kembali, mungkin ada banyak pengungsi yang menghadapi pemulangan paksa, dan itu harus dicegah," kata Lee.

Lee merupakan dosen hubungan internasional di Korea University di Seoul. Dia diangkat sebagai utusan Korea Selatan pada Juli lalu, setelah Presiden Yoon Suk-yeol menjabat.  Yoon berjanji untuk mempromosikan situasi hak asasi manusia di Korea Utara.

Posisi duta besar Korea Selatan untuk  kerjasama internasional tentang hak asasi manusia Korea Utara, telah kosong selama lima tahun. Sementara pendahulu Yoon berusaha memperbaiki hubungan dengan Pyongyang, yang menganggap kritik Seoul terhadap catatan hak asasi manusia mereka sebagai permusuhan. Awal bulan ini, sebuah stasiun radio negara Korea Utara menggambarkan Yoon sebagai orang yang jahat dan konfrontatif.

Seoul melaporkan pembelot yang tiba di Korea Selatan mencapai titik terendah selama pandemi.  Korea Utara mencabut beberapa pembatasan pemakaian masker dan jarak sosial, kecuali di daerah perbatasan. Langkah ini diambil setelah Korea Utara menyatakan kemenangan melawan Covid-19.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement