REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha akan menghadiri pertemuan Kementerian Pertahanan pada Kamis (25/8/2022). Padahal jabatannya sedang ditangguhkan usai Mahkamah Konstitusi menangguhkan jabatannya usai evaluasi masa kepemimpinan sampai delapan tahun.
Pria berusia 68 tahun ini masih mempertahankan posisi kabinetnya sebagai menteri pertahanan setelah penangguhan sebagai perdana menteri. Pengadilan menangguhkan Prayuth sampai memberikan putusan, meski tidak memberikan tanggal pasti.
Prayuth tidak memberikan komentar publik tentang keputusan pengadilan dan tidak jelas apakah dia akan berbicara tentang masalah itu pada hari Kamis. Namun, seorang juru bicara pemerintah mengatakan pada Rabu (24/8/2022), Prayuth menghormati keputusan itu dan mendesak masyarakat untuk melakukan hal yang sama dan pemerintah akan berfungsi seperti biasa.
Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan yang juga seorang royalis dan mantan panglima militer yang memiliki hubungan lama dengan Prayuth telah mengambil alih sebagai pemimpin sementara. Hanya saja dia tidak ada jadwal untuk tampil di depan umum pada Kamis.
Prayuth memerintah sebagai kepala dewan militer setelah menggulingkan pemerintah terpilih pada 2014. Dia menjadi perdana menteri sipil pada 2019 setelah pemilihan yang diadakan di bawah konstitusi rancangan militer 2017 dengan penetapan batas delapan tahun untuk seorang perdana menteri. Pemilihan umum Thailand berikutnya dijadwalkan pada Mei tahun depan.