REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thailand memasuki fase ketidakpastian politik setelah Mahkamah Konstitusi meminta Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk melepaskan tugasnya. Wakil perdana menteri menggantikan Prayuth untuk sementara sambil menunggu keputusan pengadilan tinggi apakah perdana menteri telah mencapai batas masa jabatan sesuai konstitusional.
Prayuth berkuasa dalam kudeta militer pada 2014. Dia akan mencapai batas masa jabatan delapan tahun awal pekan ini jika masa jabatannya sebagai pemimpin kudeta ikut dihitung. Pendukungnya berpendapat bahwa masa jabatan Prayuth sebagai perdana menteri harus dihitung sejak dia memenangkan pemilihan umum pada 2019.
Mahkamah Konstitusi menangguhkan Prayuth pada Rabu (23/8/2022) karena mempertimbangkan argumen dalam kasusnya. Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan telah mengambil alih peran sebagai penjabat perdana menteri dan mengambil alih tugas Prayuth. Prawit diperkirakan akan mengikuti jejak yang sama dengan Prayuth. Pada Kamis (25/8/2022) Prawit memimpin rapat komite komunikasi.
Sejauh ini tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk keputusan pengadilan. Seorang profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok, Thitinan Pongsudhirak, mengatakan ada kemungkinan pengadilan akan memutuskan untuk mempertahankan Prayuth sebagai perdana menteri meskipun sentimen publik terlihat mendukung 'interpretasi literal' selama delapan tahun menjabat. “Melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi selalu memenangkannya, maka tidak heran jika Mahkamah Konstitusi hadir dengan teknisnya. Kita harus ingat itu ditunjuk selama rezim militer," ujar Thitinan.
Thitinan mengatakan kemungkinan perbedaan pendapat akan tumbuh saat pengadilan merenungkan keputusannya. “Keluhan yang mendasari protes belum hilang. Mereka hanya tersapu di bawah karpet, keluhan telah menumpuk, ada banyak ketidakbahagiaan di Thailand di bawah pengawasan Prayuth," ujarnya.
Popularitas Prayuth telah jatuh karena lambatnya respons pemerintah Thailand terhadap pandemi Covid-19 dan salah menangani ekonomi negara. Akan tetapi pemerintah koalisinya selamat dari mosi tidak percaya sebanyak empat kali.
Prayuth menentang para pengkritiknya dengan mengklaim pemerintahnya telah berhasil mengarahkan ekonomi melalui pandemi. Thailand telah membuka kembali perbatasan dan mulai menghasilkan pendapatan dari sektor pariwisata yang menjadi andalan.
Jika Prayuth diizinkan untuk tetap berkuasa oleh pengadilan, maka hal itu berisiko menghidupkan gerakan protes yang telah lama berusaha untuk menggulingkannya dan membuka kembali celah yang dalam di Thailand. Politisi oposisi menyerukan Prayuth untuk mengundurkan diri dan memberi jalan bagi pemilihan baru. Pada 2020, terjadi beberapa aksi protes oleh puluhan ribu pengunjuk rasa yang menuntut Prayuth dan kabinetnya mengundurkan diri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika