REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia mengatakan pada Jumat (26/8/2022) akan mempresentasikan anggaran nasional 2023 pada 7 Oktober, tiga minggu lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Pengumuman ini memicu spekulasi bahwa pemerintah mungkin akan mengadakan pemilihan umum lebih awal.
Menteri Hukum Malaysia Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengatakan, anggaran akan diumumkan pada 7 Oktober, bukan 28 Oktober. Dia menyatakan, sidang terakhir Parlemen tahun ini akan diajukan untuk tujuan itu.
Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan kepada media lokal, bahwa keputusan untuk menyajikan anggaran lebih awal bukanlah hal yang aneh. Tindakan itu diklaim telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintahan lain.
"Ini salah satu tanda kuat kemungkinan pemilihan awal," kata Oh Ei Sun dari Singapore Institute of International Affairs.
"Sebagian besar populasi masih sulit dan sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk mengatasi mereka. Jadi pernyataan anggaran yang murah hati biasanya dilihat sebagai salah satu cara untuk memenangkan dukungan elektoral dalam jangka pendek," ujarnya.
Pemilihan tidak akan jatuh tempo hingga September tahun depan, tetapi Ismail mendapat tekanan dari partainya Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) untuk membubarkan Parlemen dalam pemungutan suara lebih awal. Pemilihan harus diadakan dalam waktu 60 hari setelah Parlemen dibubarkan. Jika disebut tahun ini, kemungkinan sebelum akhir November untuk menghindari musim hujan akhir tahun.
Pengumuman pemerintah datang menjelang pertemuan khusus UMNO pada Sabtu (27/8/2022). Pertemuan yang diadakan oleh Presiden partai Ahmad Zahid Hamidi membahas tentang persiapan pemilihannya dan isu-isu terkini lainnya.
Seruan untuk jajak pendapat awal dari UMNO diintensifkan setelah mantan Perdana Menteri Najib Razak kehilangan banding terakhirnya dalam kasus korupsi terkait 1MDB dan segera memulai hukuman penjara 12 tahun. Najib tetap berpengaruh di partai itu meskipun dia dihukum dan menghadapi empat persidangan lain yang terkait dengan 1MDB.
Najib dan Ahmad Zahid yang juga menghadapi tuduhan korupsi telah memimpin seruan untuk pemilihan awal untuk memanfaatkan kembalinya dukungan di antara etnis Melayu bagi UMNO dan kondisi oposisi yang berantakan. Beberapa menuduh keduanya berusaha mempercepat pemilihan untuk mencari hasil yang menguntungkan bagi persidangan mereka.
UMNO telah memerintah Malaysia sejak kemerdekaan negara itu dari Inggris pada 1957, tetapi digulingkan pada pemilihan umum 2018 di tengah kemarahan publik atas skandal 1MDB. Partai ini berhasil kembali berkuasa setelah pemerintah reformis yang memenangkan jajak pendapat 2018 runtuh karena pembelotan.
Meskipun perdana menteri saat ini berasal dari UMNO, Ismail bergantung pada dukungan dari partai-partai Melayu yang bersekutu. UMNO mengatakan tidak akan bekerja dengan sekutunya di pemerintahan koalisi saat ini dalam pemilihan mendatang memiliki tujuan untuk menang besar sehingga tidak akan terikat pada pihak lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
