REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO – Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan, negaranya akan menggunakan posisinya di Dewan Keamanan PBB untuk mendorong kursi keanggotaan bagi negara Afrika di badan tersebut. Dia menilai terdapat ketidakadilan historis bagi Afrika.

“Jepang menegaskan kembali tekadnya untuk memperbaiki ketidakadilan historis terhadap Afrika karena tidak terwakili melalui keanggotaan tetap di Dewan Keamanan PBB,” kata Kishida saat menyampaikan pidato secara virtual untuk Tokyo International Conference on African Development yang digelar di Tunis, Tunisia, Ahad (28/8/2022), dikutip laman Aljazirah.

Dia berpendapat, agar PBB bekerja secara efektif untuk perdamaian dan stabilitas, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat PBB secara keseluruhan lewat reformasi Dewan Keamanan. “PBB menghadapi ‘momen pembuktian’,” ujarnya.

Jepang adalah satu dari lima negara yang terpilih pada Juni lalu untuk menduduki kursi tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2023-2024. Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara. Lima negara di antaranya merupakan anggota tetap, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia. Para anggota tetap memiliki wewenang lebih besar yakni berupa kepemilikan hak veto. Hal itu memungkinkan mereka mencegah Dewan Keamanan PBB mengadopsi suatu resolusi.

Sementara 10 negara lainnya adalah anggota bergilir atau tidak tetap. Dengan demikian, 10 kursi di Dewan Keamanan PBB diisi oleh berbagai negara untuk masa tugas selama dua tahun. Sebanyak lima negara di antaranya diumumkan setiap tahun.

Reformasi Dewan Keamanan PBB merupakan wacana yang sudah bergulir cukup lama. Salah satu negara yang vokal menyerukan dan menyuarakan hal tersebut adalah Turki. Wacana reformasi selalu berembus karena struktur dan fungsi Dewan Keamanan PBB saat ini dinilai tidak lagi mengakomodasi kebutuhan dunia dengan berbagai dinamika serta tantangannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika