REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Boris Johnson mengundurkan diri sebagai perdana menteri Inggris pada Selasa (6/9/2022), mengakhiri tiga tahun yang penuh gejolak di Downing Street 10. Ia mewariskan penggantinya Liz Truss daftar masalah yang menakutkan untuk ditangani.
Johnson, yang dipaksa mundur dari jabatannya oleh Partai Konservatif sendiri karena serangkaian skandal, mendesak negara itu untuk bersatu dan mendukung penggantinya. Setelah membuat pidato perpisahan di luar Downing Street, dia meninggalkan London untuk melakukan perjalanan ke Skotlandia dan mengajukan pengunduran dirinya kepada Ratu Elizabeth. Truss juga akan melakukan perjalanan ke istana raja di timur laut Skotlandia dan diminta untuk membentuk pemerintahan.
Johnson, yang berjuang untuk tetap menjabat sampai akhir, menggunakan pidato kepergiannya untuk membanggakan keberhasilannya, termasuk program vaksin awal selama pandemi virus corona dan dukungan awalnya untuk Ukraina dalam pertempuran melawan Rusia.
Pidato Johnson penuh dengan karakteristik bombastis dan lelucon dari seorang pria yang pernah dicintai oleh sebagian besar publik Inggris tetapi juga dibenci oleh banyak orang. Dia telah menolak untuk menunjukkan penyesalan apa pun atas skandal yang menjatuhkannya, termasuk "Partygate" serangkaian pertemuan mabuk di Downing Street ketika negara itu berada di bawah penguncian COVID-19 di mana dia didenda oleh polisi.
Setelah menolak untuk mengesampingkan kembalinya ke pekerjaan puncak suatu hari nanti, dia juga menunjukkan bahwa dia masih terluka oleh cara kepergiannya.
"Obor akhirnya akan diteruskan ke pemimpin Konservatif yang baru," katanya. "Tongkat estafet akan diserahkan dalam apa yang secara tak terduga berubah menjadi perlombaan estafet. Mereka mengubah peraturan di tengah jalan tetapi tidak masalah itu sekarang."
Inggris, di bawah pemerintahan Konservatif sejak 2010, telah tersandung dari krisis ke krisis dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang ada prospek resesi panjang, dan peningkatan inflasi lebih lanjut, ditambah melemahnya pound.
Masalah yang paling mendesak adalah darurat energi, yang dapat berlangsung selama beberapa tahun. Ini berpotensi menguras tabungan rumah tangga dan masa depan usaha kecil yang masih terbebani oleh pinjaman era COVID.
Tagihan energi rumah tangga akan melonjak 80 persen pada bulan Oktober, tetapi sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa Truss dapat membekukan tagihan dalam rencana yang dapat menelan biaya hingga 100 miliar pound, melampaui skema cuti COVID-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika