REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA— Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa mengatakan pada Jumat (9/9/2022), Beijing tidak akan bekerja sama dengan kantor hak asasi manusia (HAM) PBB. Hal ini setelah PBB merilis laporan tentang dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang.
Laporan itu menetapkan "pelanggaran HAM yang serius telah dilakukan" di China dan mengatakan penahanan warga Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Kantor PBB menutup pintu kerja sama dengan merilis apa yang disebut penilaian," kata Duta Besar Chen Xu kepada wartawan.
Laporan itu dirilis beberapa menit sebelum Komisaris Tinggi Michelle Bachelet mengakhiri masa jabatan empat tahunnya dan telah melakukan kunjungan ke China pada Mei lalu.
Laporan tersebut juga merekomendasikan langkah-langkah segera untuk membebaskan semua yang ditahan di pusat-pusat pelatihan, penjara atau fasilitas penahanan. Hal ini telah mempengaruhi lanjutan hubungan antara kantor HAM PBB dan Beijing termasuk pertemuan di masa depan dan kunjungan tindak lanjut yang disepakati antara Bachelet dan Beijing waktu itu.
“Sekarang seluruh rangkaian ide ditangguhkan karena rilis laporan itu," kata Chen kepada wartawan. "Kamu tidak bisa... menyakiti kami sambil menikmati kerja sama dengan kami."
Laporan China diperkirakan akan dibahas dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia yang dibuka pekan depan. Chen mengatakan dia akan dengan tegas menentang tindakan apa pun terhadap China di sesi itu.
Sebelumnya, Bachelet telah dituduh oleh beberapa aktivis HAM terlalu lunak terhadap China meskipun laporan yang keras membantu menebus kredibilitasnya di mata beberapa orang.
Chen mengatakan dia merasa perubahan nyata dalam sikap Bachelet menunjukkan dia tidak mendukung kesimpulan laporan tersebut.
"Jika saya membaca pikirannya dengan benar, saya pikir dia tidak setuju dengan laporan itu dan itulah mengapa laporan itu dirilis pada menit terakhir," katanya.
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia saat ini dijalankan oleh seorang deputi menunggu kedatangan Volker Turk dari Austria yang ditunjuk pada hari Kamis.
Seorang juru bicara OHCHR menolak untuk memberikan komentar langsung atas pernyataan duta besar China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
