REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Pemerintah Ukraina mengeluarkan ancaman bagi warganya yang mendukung maupun terlibat referendum Rusia untuk mencaplok wilayah Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Mereka yang terlibat akan menghadapi tuduhan pengkhianatan dan setidaknya lima tahun penjara.
Dalam wawancara dengan surat kabar Swiss, Blick, penasihat presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak mengatakan, pemerintah telah mengantongi daftar nama orang-orang yang terlibat dalam referendum. "Kita berbicara tentang ratusan kolaborator. Mereka akan dituntut karena makar. Mereka menghadapi hukuman penjara setidaknya lima tahun," kata Podolyak.
Podolyak mengatakan, warga Ukraina yang dipaksa memilih tidak akan dihukum. Pejabat Ukraina melaporkan, kotak suara dibawa dari pintu ke pintu dan penduduk dipaksa untuk memilih di depan petugas keamanan yang didukung Rusia.
Moskow berharap dapat mencaplok Provinsi Kherson, Luhansk, Donetsk dan Zaporizhzhia, di timur dan selatan Ukraina. Pemungutan suara untuk referendum di empat wilayah itu telah memasuki hari terakhir.
Pemungutan suara dimulai pada Jumat (23/9/2022) dan akan berakhir pada Selasa (27/9/2022). Parlemen Rusia mungkin menyetujui pencaplokan dalam beberapa hari. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan, Presiden Vladimir Putin kemungkinan akan mengumumkan aksesi wilayah yang diduduki Ukraina ke Federasi Rusia dalam pidatonya di parlemen pada 30 September.
Presiden Ukraina,Volodymyr Zelenskyy mengatakan, wilayah Donetsk di timur tetap menjadi prioritas strategis utama negaranya. Pasukan Ukraina terus melakukan kampanye untuk menyerang empat jembatan dan penyeberangan sungai lainnya, sebagai upaya untuk mengganggu jalur pasokan ke pasukan Rusia di selatan. Komando selatan Angkatan Bersenjata Ukraina pada Selasa mengatakan, serangan balasannya di Kherson telah mengakibatkan kerugian di pihak musuh.
Sementara itu di Rusia, pemanggilan sekitar 300.000 tentara cadangan telah menyebabkan protes berkelanjutan. Salah satu kelompok pemantau memperkirakan setidaknya 2.000 orang telah ditangkap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika