REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Delegasi milisi National Liberation Army (ELN) Kolombia terbang ke Venezuela untuk apa yang mereka katakan sebagai tahapan baru perundingan damai dengan pemerintah Kolombia. Perundingan ini juga akan melibatkan perwakilan beberapa negara lainnya.
Kunjungan ini merupakan langkah maju menuju tujuan pemerintah untuk mencapai perdamaian penuh demi mengakhiri konflik internal yang sudah berlangsung selama puluhan tahun dan menewaskan setidaknya 450 ribu orang. Amerika Serikat dan Uni Eropa menetapkan ELN sebagai kelompok teroris.
Salah seorang sumber mengatakan perundingan ini akan melibatkan perwakilan dari Kuba, Norwegia, dan Venezuela. Para perwakilan itu, katanya, akan ikut membantu proses perundingan.
"Hari ini, delegasi dialog telah kembali dengan keamanan dan jaminan," kata ELN dalam pernyataannya, Senin (3/10/2022).
Dalam pernyataan tersebut kelompok kiri itu juga menyinggung kehadiran perwakilan tiga negara pihak ketiga tapi tidak mengungkapkan detailnya. Pemerintah Kolombia belum dapat dimintai komentar tentang perjalanan ke Venezuela.
Sumber peradilan mengatakan negosiator ELN dapat tetap berada di Kuba selama empat tahun untuk menjalani penahanan atas tuduhan pembunuhan, pembantaian, terorisme dan pemberontakan. AS menginginkan orang-orang itu.
Dalam pernyataannya Kantor Komisi Tinggi untuk Perdamaian mengatakan pemerintah Presiden Gustavo Petro mematuhi protokol yang disepakati dengan pemberontak "sebagai langkah fundamental untuk mencapai perdamaian penuh."
Gustavo Petro yang merupakan presiden kiri pertama Kolombia berjanji untuk mencari perdamaian dengan gerilyawan dan kelompok kriminal sejak ia mulai menjabat pada 7 Agustus lalu. Ia mengatakan menangguhkan surat penahanan dan permintaan ekstradisi untuk kelompok gerilya saya kiri agar bisa melanjutkan perundingan.
Perundingan pemerintah sebelumnya terhalangi oleh posisi ELN, rantai komandonya yang tersebar dan para pejabatnya yang membelot. ELN yang memiliki 2.400 anggota dituduh mendanai penculikan, pemerasan, penyelundupan narkoba dan penambangan ilegal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika