REPUBLIKA.CO.ID, PORT AU PRINCE - Duta Besar (Dubes) Haiti untuk Amerika Serikat (AS) meminta AS dan Kanada untuk memimpin pasukan penyerang untuk menghadapi geng-geng Haiti. Seperti diketahui Haiti tengah menghadapi geng-geng bersenjata yang telah menciptakan krisis kemanusiaan dengan memblokir akses ke terminal bahan bakar utama.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya mengusulkan pembentukan pasukan aksi cepat untuk membantu polisi Haiti menghadapi geng-geng tersebut, namun tanpa mengatakan bahwa PBB sendiri yang harus memimpin kekuatan semacam itu. Belum ada negara yang melangkah maju untuk menawarkan personel.
"Kami ingin melihat tetangga kami seperti Amerika Serikat, seperti Kanada, memimpin dan bergerak cepat," kata Dubes Bocchit Edmond dalam sebuah wawancara telepon, mengacu pada pemberian bantuan keamanan.
"Ada ancaman yang sangat besar atas kepala perdana menteri. Jika tidak ada yang dilakukan dengan cepat, ada risiko kepala negara lain (akan) terbunuh di Haiti," katanya, merujuk pada pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada 2021.
Perdana Menteri Ariel Henry pekan lalu meminta masyarakat internasional untuk menyediakan angkatan bersenjata khusus untuk mengendalikan geng-geng yang telah memblokir terminal bahan bakar Varreux sejak bulan lalu. Penjarahan sporadis dan baku tembak antara geng dan polisi telah menjadi semakin umum di Haiti dalam beberapa pekan terakhir karena kekurangan telah menyebabkan meningkatnya frustasi dan keputusasaan.
Aksi protes kerap terjadi di berbagai bagian Haiti untuk menuntut pengunduran diri Henry. Sekelompok aktivis pada akhir pekan lalu berunjuk rasa di luar Gedung Putih untuk meminta pemerintahan Biden menghentikan dukungan untuk Henry.
As pada Sabtu mengatakan tengah meninjau permintaan dukungan Haiti. Sementara itu Kementerian luar negeri Kanada pada Jumat mengatakan 19 negara anggota Organisasi Negara-negara Amerika berkomitmen untuk membantu warga Haiti mengatasi tantangan keamanan kompleks yang dihadapi negara itu. Kekurangan akut bensin dan solar telah melumpuhkan transportasi dan memaksa bisnis dan rumah sakit untuk menghentikan operasi, tepat di negara itu menghadapi wabah kolera baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika