Ahad 16 Oct 2022 13:50 WIB

Kongres Partai Komunis China Buka Jalan Perpanjang Masa Jabatan Xi Jinping

Xi Jinping akan menjadi politisi China yang paling kuat sejak Mao Zedong.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani
Konferensi Partai Komunis China membuka jalan bagi Presiden Xi Jinping untuk memperpanjang masa jabatan lima tahun mendatang. Langkah ini menjadikannya Xi sebagai politisi China yang paling kuat sejak Mao Zedong.
Foto: AP Photo/Ng Han Guan
Konferensi Partai Komunis China membuka jalan bagi Presiden Xi Jinping untuk memperpanjang masa jabatan lima tahun mendatang. Langkah ini menjadikannya Xi sebagai politisi China yang paling kuat sejak Mao Zedong.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China membuka konferensi Partai Komunis pada Ahad (16/10/2022). Konferensi ini membuka jalan bagi Presiden Xi Jinping untuk memperpanjang masa jabatan lima tahun mendatang. Langkah ini menjadikannya Xi sebagai politisi China yang paling kuat sejak Mao Zedong.

Xi menyampaikan laporan panjang pada pembukaan kongres. Dalam pidatonya, Xi menyampaikan pencapaian pemerintahannya selama lima tahun terakhir. Xi mengatakan, Partai Komunis akan berusaha memenuhi tujuan modernisasi untuk mencapai "peremajaan" bangsa.

Baca Juga

“Masa depan kami cerah, tetapi jalan kami masih panjang,” kata Xi kepada lebih dari 2.000 delegasi yang menghadiri pembukaan.

Kongres Partai Komunis diadakan di Aula Besar Rakyat yang menghadap Lapangan Tiananmen di pusat kota Beijing. Dalam pidatonya, Xi menyerukan kepada anggota partai dan masyarakat untuk memiliki kepercayaan diri yang kuat agar tidak terpengaruh oleh intimidasi dan tekanan.

“Kita harus menumbuhkan tujuan, dan kepercayaan diri yang lebih kuat di seluruh partai dan orang-orang China, sehingga kita tidak dapat terpengaruh oleh kekeliruan, terhalang oleh intimidasi atau ditakuti oleh tekanan,” kata Xi.

Kongres akan berlangsung selama seminggu. Ini adalah kongres ke-20 dalam sejarah Partai Komunis yang telah berusia sekitar satu abad. Kongres akan ditutup dengan pengenalan anggota Komite Tetap Politbiro (PSC), yang merupakan badan elite partai.

Kongres diadakan saat ekonomi menghadapi tantangan besar karena perlambatan real estat yang tajam, perang Rusia-Ukraina, dan kerugian ekonomi pada pariwisata, ritel, dan manufaktur akibat pembatasan Covid-19.

Kongres berlangsung secara tertutup dan hasilnya diumumkan akhir pekan depan. Kongres kemungkinan akan menyetujui amandemen piagam Partai Komunis China untuk memperpanjang status Xi sebagai pemimpin.

"Perubahan itu akan memenuhi persyaratan baru untuk memajukan perkembangan, dan kerja partai dalam menghadapi situasi dan tugas baru," ujar juru bicara kongres, Sun Yeli.

Dalam kongres sebelumnya pada 2017, Partai Komunis memasukkan ideologi Xi atau yang dikenal sebagai Pemikiran Xi Jinping, ke dalam konstitusi partai.  Ideologi ini menekankan untuk menghidupkan kembali misi partai sebagai pemimpin politik, ekonomi, sosial dan budaya China. Termasuk peran sentralnya dalam mencapai peremajaan nasional.

Xi telah menjadi pemimpin selama 10 tahun. Xi menempatkan dirinya bertanggung jawab atas urusan dalam negeri, kebijakan luar negeri, militer, ekonomi, dan sebagian besar masalah penting lainnya melalui kelompok kerja partai yang dipimpinnya.

Di bawah kepemimpinan Xi, China telah memperluas jejak globalnya sambil memperketat kontrol yang sudah ketat terhadap informasi dan perbedaan pendapat. Namun pekan lalu menjelang kongres, terjadi aksi protes yang sangat jarang terjadi di Beijing. Dalam aksi protes itu, sebuah spanduk yang menyerang Xi dan mengkritik kebijakan Covid-19 digantung di Beijing. Namun kritikan itu dengan cepat dihapus dari internet.

Xi ditampilkan sebagai pencapaian kebijakan China terhadap Hong Kong dan Taiwan. Dia mengatakan, langkah-langkah yang diambil setelah protes besar di Hong Kong pada 2019 telah memulihkan ketertiban dan memastikan wilayah itu dipimpin oleh seorang patriot.  Pemerintahan Xi memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, dengan tujuan menghilangkan suara-suara oposisi dan tuntutan demokrasi.

Jika Xi tetap menjabat, maka akan terjadi sedikit perubahan dalam kebijakan ekonomi dan luar negeri China. Termasuk intoleransinya terhadap kritik dan pendekatan garis keras terhadap kebijakan Covid-19, seperti aturan karantina dan larangan bepergian.

sumber : Reuters / AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement