Wakil presiden kelompok hak asasi manusia Jaringan Advokasi Palestina Australia berterima kasih kepada pemerintah Anthony Albanese. "Membedakan dirinya dari sikap politik berbahaya dari pemerintah sebelumnya. Pembalikan ini membawa Australia kembali ke konsensus internasional, Australia tidak boleh mendahului status akhir Yerusalem,” katanya.

“Israel menegaskan bahwa seluruh kota secara eksklusif milik mereka, menyangkal hubungan Palestina dengan modal spiritual, budaya dan ekonomi kuno mereka,” ujar Mashni.

Sedangkan Morrison yang tetap menjadi anggota parlemen oposisi mengatakan, keputusan pemerintah itu mengecewakan. "Keputusan itu mewakili pengurangan lebih lanjut dalam dukungan Australia untuk negara Israel oleh pemerintah Partai Buruh dari tanda air tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Morrison,” kata kantornya dalam sebuah pernyataan.

Tapi pemimpin oposisi Peter Dutton membiarkan pintu terbuka bagi kaum konservatif yang meninggalkan kebijakan Morrison. "Kami akan membuat pengumuman tentang kebijakan kami menjelang pemilihan berikutnya," kata Dutton merujuk pada pemilihan berikutnya dijadwalkan pada 2025.

Dalam konflik Timur Tengah 1967, Israel merebut Yerusalem timur bersama dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Palestina menginginkan Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan. Status Yerusalem tetap menjadi salah satu masalah paling sulit dalam konflik selama beberapa dekade dan telah memicu banyak putaran kekerasan. Hanya segelintir negara, termasuk Kosovo dan Guatemala, yang bergabung dengan AS dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika