REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Salah satu penasihat paling senior Perdana Menteri Inggris Liz Truss diberhentikan. Pada Rabu (19/10/2022) editor politik BBC melaporkan pejabat tersebut diselidiki tim Etis dan Kewajaran pemerintah.

Juru bicara Truss menolak memberikan komentar mengenai apa yang ia sebut masalah kepegawaian individual. "Perdana menteri telah menegaskan pada timnya, sejumlah pengarahan tentang rekan-rekan parlemen yang kami lihat benar-benar tidak dapat diterima," katanya.

Pada akhir pekan lalu surat kabar the Sunday Times mengutip sumber yang mengatakan seorang pejabat kantor perdana menteri di Downing Street menggunakan kata-kata tak pantas tentang Sajid Javid. Mantan Menteri Keuangan yang didekati untuk menjadi menteri keuangan menggantikan Kwasi Kwarteng.

Pada Senin (17/10/2022) lalu surat kabar Daily Mail melaporkan anggota parlemen Inggris akan mencoba menurunkan Liz Truss pekan ini. Walaupun Downing Street memperingatkan hal itu akan memicu pemilihan umum.

Lebih dari 100 anggota parlemen dari Partai Konservatif yang berkuasa mengirimkan surat mosi tidak percaya pada Truss ke Graham Brady, ketua komite Partai Konservatif yang mengatur perlawanan terhadap kepemimpinan. Laporan itu mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Inggris yang mengalami gejolak politik memiliki tiga perdana menteri sejak pemungutan suara untuk keluar dari Uni Eropa pada 2016 lalu.

Dalam laporan itu disebutkan para anggota parlemen akan mendesak Brady memberitahu Truss "waktunya sudah berakhir" atau mengubah peraturan partai itu agar pemungutan suara pada mosi percaya atas kepemimpinannya dapat segera dilakukan.  

Daily Mail melaporkan Graham mengatakan ia menolak langkah tersebut. Alasannya Truss dan menteri keuangan yang baru Jeremy Hunt pantai mendapat kesempatan untuk menetapkan strategis ekonomi pada anggota 31 Oktober. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika