REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte telah membatalkan kontrak pembelian helikopter dari Rusia, karena kekhawatiran dengan sanksi Amerika Seikat (AS). Rusia menyerukan kepada pemerintah Filipina untuk menghormati pembelian 16 helikopter angkut berat militer.
Duta Besar Moskow untuk Manila, Marat Pavlov, pada Rabu (19/10/2022) malam mengatakan, pemerintah Filipina belum secara resmi memberi tahu Rusia tentang keputusannya membatalkan kontrak pembelian. Perusahaan Rusia melanjutkan untuk memproduksi helikopter Mi-17 setelah Filipina melakukan pembayaran awal.
Selain itu, pilot Filipina yang akan mengoperasikan helikopter telah menjalani pelatihannya di Rusia. Pavlov mengatakan, pabrikan pesawat Rusia siap mengirimkan salah satu helikopter pada Juni, tetapi tidak diterima oleh pemerintah Filipina.
“Kami siap memenuhi semua kewajiban kami sebagai mitra terpercaya dari pihak Filipina di bidang kerjasama teknis militer dan kami menganggap hal itu juga akan dilakukan oleh Filipina,” kata Pavlov.
Departemen Pertahanan Nasional mengatakan, pemerintah membentuk komite setelah keputusan untuk mengakhiri kesepakatan helikopter Rusia. Komite ini akan membahas masalah pembatalan kontrak tersebut.
Rusia dapat mengajukan banding tetapi hanya ada sedikit ruang bagi pemerintah Filipina untuk mempertimbangkan kontrak itu kembali. “Saya tahu bahwa dalam kontrak apa pun, harus disebutkan bagaimana hal itu dapat diselesaikan jika salah satu pihak ingin membatalkan,” kata Pavlov.
Pavlov menyatakan garapannya agar masalah tersebut dapat diselesaikan di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Mantan Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dan Duta Besar untuk Washington Jose Manuel Romualdez pertama kali mengkonfirmasi keputusan pemerintah untuk mengakhiri kesepakatan pembelian helikopter Rusia dalam wawancara dengan The Associated Press pada Juli.
Keputusan untuk membatalkan kontrak ini disetujui oleh Duterte. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran tentang kemungkinan sanksi Barat, yang dapat mencakup pembatasan transfer bank dari pendapatan besar yang dikirim pulang oleh pekerja Filipina dari AS dan negara-negara Barat lainnya.
Dua pejabat Filipina yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, salah satu anggota Kabinet Duterte, Menteri Keuangan Sonny Dominguez, saat itu telah memperingatkan Duterte bahwa, negara-negara Barat dapat menahan bantuan untuk membantu Filipina menangani wabah virus korona.
Romualdez mengatakan, Washington tidak menekan Filipina untuk membatalkan kesepakatannya senilai 12,7 miliar peso atau 215 juta dolar AS dengan Rusia. Romualdez mengatakan, setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari, negara-negara yang membeli peralatan pertahanan Rusia dapat menghadapi sanksi Barat.
“Saya pikir sangat bijaksana khususnya bagi Presiden Duterte untuk menyetujui pembatalan kontrak itu karena dapat menyelamatkan kita dari banyak masalah,” kata Romualdez kepada koresponden asing yang berbasis di Manila pada bulan Agustus.
Romualdez mengatakan, AS menawarkan pembelian Boeing CH-47 Chinooks. Tawaran ini telah dibahas tahun lalu oleh Lorenzana dan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin. Pembelian Boeing CH-47 Chinooks dapat dipertimbangkan untuk menggantikan kesepakatan helikopter Rusia.
Filipina menandatangi kesepakatan pembelian helikopter Rusia pada November tahun lalu. Dalam kesepakatan tersebut, pengiriman helikopter batch pertama dijadwalkan oleh Sovtechnoexport Rusia dalam waktu sekitar dua tahun. Selain 16 helikopter, Rusia memberikan satu united helikopter secara gratis ke Filipina. Helikopter buatan Rusia bisa digunakan untuk pertempuran, operasi pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi medis di Filipina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika