REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa mendukung upaya yang dipimpin PBB untuk memastikan kesepakatan koridor gandum melalui Laut Hitam yang disepakati Rusia-Ukraina pada Juli lalu tetap berlaku. Hal itu disampaikan setelah Moskow mengumumkan akan menangguhkan penerapan kesepakatan tersebut.
"Kami menekankan bahwa semua pihak harus menahan diri dari tindakan sepihak yang akan membahayakan Black Sea Grain Initiative yang merupakan upaya kemanusiaan kritis yang jelas berdampak positif pada akses ke pangan bagi jutaan orang di seluruh dunia," kata juru bicara Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan di Komisi Eropa Nabila Massrali, Sabtu (29/10/20222).
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyerukan para pihak agar memperpanjang Black Sea Grain Initiative. Saat diteken pada Juli lalu, kesepakatan tersebut diatur untuk hanya berlaku selama 120 hari.
"Kami menggarisbawahi urgensi melakukannya (memperpanjang kesepakatan) untuk berkontribusi pada ketahanan pangan di seluruh dunia serta guna meredam penderitaan yang ditimbulkan oleh krisis biaya hidup global ini pada miliaran orang," kata juru bicara Antonio Guterres, Stephane Dujarric.
Pemerintah Rusia telah menangguhkan implementasi Black Sea Grain Initiative. Dalam keterangannya pada Sabtu lalu, Rusia mengungkapkan, penangguhan penerapan kesepakatan Black Sea Grain Initiative dilakukan setelah sejumlah kapal dan infrastruktur militer mereka di Sevastopol diserang pesawat nirawak (drone) Ukraina. Moskow pun menuding para spesialis atau ahli dari Inggris terlibat dalam proses penyerangan tersebut.
"Sehubungan dengan tindakan angkatan bersenjata Ukraina, yang dipimpin ahli-ahli Inggris, yang menargetkan, antara lain, kapal-kapal Rusia yang memastikan berfungsinya koridor kemanusiaan tersebut (yang tidak dapat didefinisikan selain sebagai tindakan terorisme), Rusia tidak dapat memberikan jaminan keamanan untuk kapal kargo kering sipil yang berpartisipasi dalam Black Sea Grain Initiative dan menangguhkan pelaksanaannya mulai hari ini dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan," kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia, dilaporkan laman kantor berita Rusia, TASS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika