Eropa Desak Rusia Batalkan Keputusan Penangguhan Kesepakatan Koridor Gandum

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa telah mendesak Rusia membatalkan keputusannya menangguhkan penerapan kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau dikenal dengan Black Sea Grain Initiative. Menurut mereka, langkah Moskow membahayakan rantai pasokan pangan dan pupuk untuk dunia.

"Keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasi dalam kesepakatan Laut Hitam membahayakan rute ekspor utama biji-bijian dan pupuk yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis pangan global yang disebabkan oleh perangnya melawan Ukraina," kata kepala kebijakan luar negeri Josep Borrell lewat akun Twitter resminya, Ahad (30/10/2022).

Baca Juga

Sebelumnya, juru bicara Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan di Komisi Eropa Nabila Massrali sudah terlebih dulu memperingatkan tentang bahaya jika Black Sea Grain Initiative bubar. "Kami menekankan bahwa semua pihak harus menahan diri dari tindakan yang akan membahayakan Black Sea Grain Initiative yang merupakan upaya kemanusiaan kritis yang jelas berdampak positif pada akses pangan bagi jutaan orang di seluruh dunia," ucapnya.

Pemerintah Rusia telah menangguhkan implementasi Black Sea Grain Initiative. Dalam keterangannya pada Sabtu lalu, Rusia mengungkapkan, penangguhan penerapan kesepakatan Black Sea Grain Initiative dilakukan setelah sejumlah kapal dan infrastruktur militer mereka di Sevastopol diserang pesawat nirawak (drone) Ukraina. Moskow pun menuding para spesialis atau ahli dari Inggris terlibat dalam proses penyerangan tersebut.

"Sehubungan dengan tindakan angkatan bersenjata Ukraina, yang dipimpin ahli-ahli Inggris, yang menargetkan, antara lain, kapal-kapal Rusia yang memastikan berfungsinya koridor kemanusiaan tersebut (yang tidak dapat didefinisikan selain sebagai tindakan terorisme), Rusia tidak dapat memberikan jaminan keamanan untuk kapal kargo kering sipil yang berpartisipasi dalam Black Sea Grain Initiative dan menangguhkan pelaksanaannya mulai hari ini dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan," kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia, dilaporkan laman kantor berita Rusia, TASS.