Kamis 03 Nov 2022 19:22 WIB

Moskow Desak PBB Bantu Ringankan Tekanan pada Ekspor Rusia

Rusia kembali bergabung dalam inisiatif gandum untuk tekan kenaikan harga pangan.

Rep: Lintar Satria/ Red: Friska Yolandha
Bangau berjalan di depan pemanen di ladang gandum di desa Zghurivka, Ukraina, Selasa, 9 Agustus 2022. Moskow mendesak PBB membantu meringankan sanksi yang menekan ekspor pangan dan pupuk Rusia.
Foto: AP/Efrem Lukatsky
Bangau berjalan di depan pemanen di ladang gandum di desa Zghurivka, Ukraina, Selasa, 9 Agustus 2022. Moskow mendesak PBB membantu meringankan sanksi yang menekan ekspor pangan dan pupuk Rusia.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Moskow mendesak PBB membantu meringankan sanksi yang menekan ekspor pangan dan pupuk Rusia. PBB sponsor kesepakatan yang membebaskan pengiriman gandum Ukraina dari blokade Rusia di pelabuhan-pelabuhan Laut Hitam.

Rusia kembali berpartisipasi dalam inisiatif tersebut yang bertujuan untuk meredakan kenaikan harga pangan dan krisis pangan dunia. Setelah pertemuan ditunda selama empat hari.

Baca Juga

Kesepakatan akan berakhir pada 19 November. Moskow menegaskan mereka tidak yakin sudah banyak yang dilakukan untuk memastikan dapat mengekspor produksi pangan dan pupuknya. Meski ada sanksi negara-negara Barat sebagai respons atas invasi ke Ukraina.

"Kami masih belum melihat hasil mengenai aspek kedua: penghapusan rintangan ekspor pangan dan pupuk Rusia," kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam konferesi di Amman, Yordania, Kamis (3/10/2022).

"Sekali lagi kami meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk memastikan ia memenuhi kewajibannya yang ia sepakati melalui inisiatifnya sendiri," kata Lavrov.

Ia menambahkan situasi ini harus segera diselesaikan dalam "waktu dekat."

"Kami berbicara tentang masalah volume pupuk dan gandum, kemudian volume-volume dari sisi Rusia yang tidak bisa dibandingkan dengan pihak Ukraina," katanya.

Sanksi Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan negara-negara lainnya menurunkan ekspor pertanian Rusia. Tapi Moskow mengatakan sektor-sektor finansial, logistik dan asuransi yang paling terdampak sanksi.

Inisiatif yang ditengahi Turki dan PBB yang disepakati berlaku selama 120 hari pada bulan Juli. Moskow tidak eksplisit berkomitmen untuk memperpanjangnya.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement