Jumat 11 Nov 2022 06:54 WIB

Jokowi dan PM Singapura Kecewa dengan Myanmar

Junta Militer Myanmar tidak berkomitmen mengimplementasikan konsensus lima poin.

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Nidia Zuraya
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu (ilustrasi). Kedua kepala negara di ASEAN ini menyampaikan kekecewaannya atas situasi di Myanmar saat ini.
Foto: ANTARA/Setpres/Agus Suparto
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu (ilustrasi). Kedua kepala negara di ASEAN ini menyampaikan kekecewaannya atas situasi di Myanmar saat ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- residen Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyampaikan kekecewaannya atas situasi di Myanmar saat ini. Hal ini disampaikan kedua pemimpin tersebut saat melakukan pertemuan bilateral di Hotel Sofitel Phnom Penh, pada Kamis malam (10/11/2022).

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kedua pemimpin tersebut kecewa karena Junta Militer Myanmar tidak berkomitmen mengimplementasikan konsensus lima poin. “Kedua pemimpin menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya komitmen junta militer Myanmar dalam mengimplementasikan 5-point consensus,” ucap Retno dalam keterangannya, dikutip dari siaran pers Istana pada Jumat (11/11/2022).

Baca Juga

Seperti diketahui, implementasi dari Konsensus Lima Poin yang telah disepakati di KTT April tahun lalu tak mengalami kemajuan yang signifikan dalam mengatasi krisis politik di Myanmar. Konsensus Lima Poin merupakan bentuk upaya ASEAN untuk mengatasi krisis Myanmar pasca-kudeta yang dilakukan militer pada 1 Februari 2021.

Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement