REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH – Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu (12/11/2022). Mereka membahas tentang perkembangan konflik Rusia-Ukraina, termasuk kemungkinan dilakukannya negosiasi.

“Menteri (Blinken) menegaskan kembali bahwa waktu dan isi kerangka negosiasi apa pun tetap menjadi keputusan Ukraina,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price saat memaparkan detail pertemuan Blinken dan Kuleba.

Pekan lalu Washington Post melaporkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mendorong para pemimpin Ukraina untuk memberi sinyal keterbukaan guna bernegosiasi dengan Rusia. Kiev pun diminta menanggulangi penolakan publik mereka untuk terlibat dalam pembicaraan damai dengan Moskow kecuali jika Vladimir Putin sudah tak berkuasa lagi di negara tersebut.

Informasi itu diperoleh Washington Post dari sejumlah pejabat AS yang menolak identitasnya dipublikasikan. Menurut mereka, para pejabat AS tidak berusaha mendorong Ukraina ke meja perundingan. Namun Washington ingin memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain yang menghadapi waspada perang untuk tahun-tahun yang akan datang.

Saat memberikan pidato virtual untuk Konferensi Iklim PBB atau United Nations Climate Change Conference (COP27) pada Selasa (8/11/2022) lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan Rusia. Namun, ia menekankan, proses demikian harus membahas pemulihan integritas teritorial negaranya, termasuk tentang hukuman terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang.

“Siapa pun yang serius dengan agenda iklim juga harus serius tentang perlunya segera menghentikan agresi Rusia, memulihkan integritas teritorial kami, dan memaksa Rusia ke dalam negosiasi perdamaian sejati,” kata Zelensky.

Dia mengklaim Ukraina telah berulang kali mengusulkan pembicaraan atau perundingan semacam itu dengan Rusia. “Namun kami selalu menerima tanggapan gila Rusia dengan serangan teroris baru, penembakan, atau pemerasan,” ucapnya.

“Sekali lagi, pemulihan integritas teritorial, penghormatan terhadap Piagam PBB, kompensasi untuk semua kerusakan yang disebabkan oleh perang, hukuman bagi setiap penjahat perang, dan jaminan bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Semua hal ini adalah syarat yang benar-benar dapat dimengerti,” kata Zelensky menambahkan.

Sebelumnya Zelensky telah mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan melakukan negosiasi dengan Rusia, terutama selama Moskow dipimpin oleh Vladimir Putin. Pejabat-pejabat Ukraina telah mengulangi posisi atau sikap tersebut di berbagai kesempatan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika