REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Pemimpin militer Myanmar memberikan pengampunan pada ekonom asal Australia dan mantan penasihat Aung San Suu Kyi, Sean Turnell dan hampir 6.000 tahanan lainnya. Amnesti diberikan untuk memperingati hari nasional Myanmar.
Mantan utusan Inggris Vicky Bowman dan suaminya termasuk yang dibebaskan. Begitu pula warga Amerika Serikat (AS) Kyaw Htay Oo dan sineas Jepang Toru Kubota.
Myanmar dilanda gejolak politik sejak militer mengkudeta pemerintah sah pada Februari tahun lalu. Militer menangkap pemimpin sipil termasuk Aung San Suu Kyi di awal kudeta.
Kudeta memicu unjuk rasa yang kerap dibungkam dengan kekerasan, ribuan orang ditangkap yang mendorong pembentukan perlawanan bersenjata di negara Asia Tenggara multi-etnis itu.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan pemerintahnya menyambut baik laporan mengenai Turnell yang didakwa melanggar undang-undang rahasia negara. Pada bulan September lalu ia divonis tiga tahun penjara.
"Profesor Turnell masih menjadi prioritas utama kami, karena itu kami tidak memberikan komentar lebih jauh pada tahap ini," kata Wong di Twitter, Kamis (17/11/2022).
Pada awal bulan ini Wong mengatakan Australia mempertimbangkan menjatuhkan sanksi ke Myanmar atas memburuknya situasi keamanan dan hak asasi manusia di negara itu. Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan mereka telah diberitahu tentang pembebasan Kubota.
Sebanyak 5.098 tahanan pria dan 676 tahanan perempuan mendapat amnesti untuk memperingati hari nasional Myanmar. Media pemerintah melaporkan empat warga asing yang mendapat amnesti "atas hubungan dengan negara lain dan tujuan kemanusiaan" sudah diminta segera meninggalkan Myanmar.
Sebanyak 11 selebriti yang ditahan juga mendapatkan amnesti termasuk mantan menteri dan orang dekat Suu Kyi, Kyaw Tint Swe. Belum ada tanda-tanda tahanan yang dibebaskan dari penjara penjagaan ketat Insien di Yangon.
Juru bicara junta tidak menanggapi permintaan komentar mengenai hal ini. Bowman yang suaminya seniman terkenal Myanmar, Ko Htein Lin, didakwa melanggar undang-undang imigrasi. Kubota didakwa melanggar undang-undang penghasutan dan komunikasi.
"Masyarakat berharap pembebasan ini tidak hanya peristiwa satu kali tapi lebih pada dimulainya proses junta membebaskan semua tahanan politik Myanmar," kata deputi direktur wilayah Asia Human Right Watch Phil Robertson.
"Masyarakat tidak boleh dikriminalisasi dan dipenjara hanya karena mengungkapkan pendapat politiknya dan menerapkan hak-hak mereka dengan damai," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika