REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Kelompok negara kaya yang tergabung dalam Group of Seven (G7) meminta Dewan Keamanan PBB mengambil "tindakan signifikan" dalam merespon peluncuran rudal antar-benua (ICBM) terbaru Korea Utara (Korut). Desakan ini disampaikan menteri-menteri luar negeri G7, Ahad (20/11/2022).
Dewan Keamanan dijadwalkan membahas Korut dalam rapat pada Senin (21/11/2022). Pertemuan yang diminta Amerika Serikat (AS) tersebut digelar setelah Korut menggelar serangkaian peluncuran rudal tahun ini.
"Tindakan (Korut) menuntut persatuan dan meningkatkan respon komunitas internasional," kata menteri luar negeri AS, Jepang, Kanada, Jerman, Inggris, Prancis dan Italia.
Pada Jumat (18/11/2022) lalu Pyongyang menembakan rudal balistik yang dapat menjangkau daratan utama AS. Setelah satu hari sebelumnya memperingatkan "respons militer keras" pada Washington yang meningkatkan kehadirannya di kawasan.
Dalam pernyataannya G7 mengatakan peluncuran Jumat lalu merupakan "tindakan ceroboh" dan "pelanggaran terang-terangan" lainnya resolusi PBB.
"Serangkaian peluncuran rudal balistik tidak sah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan (Korut) pda 2022, menunjukkan ancaman serius pada perdamaian dan keamanan di kawasan dan internasional," kata G7 dalam pernyataannya, mereka menambahkan Korut "tidak bisa dan tidak akan pernah memiliki status negara senjata nuklir."