REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- PBB memperingatkan bahwa enam juta warga Afghanistan menghadapi tingkat darurat kerawanan pangan. Bencana kelaparan diprediksi terjadi menyusul kekurangan bantuan kemanusiaan yang cukup karena kurangnya dana.
"Guncangan ekonomi yang kita alami akhir-akhir ini adalah pendorong utama untuk kebutuhan kemanusiaan," kata Deputi Perwakilan Khusus PBB, Koordinator Residen dan Kemanusiaan untuk Afghanistan Ramiz Alakbarov seperti dikutip laman Anadolu Agency, Kamis (1/12/2022).
Ia mengatakan, musim dingin semakin dekat dengan suhu yang turun di beberapa wilayah negara hingga minus 25 derajat Celcius. Hal ini membuat warga rentan membutuhkan bantuan.
"Kami membutuhkan 768 juta dolar AS untuk mendukung kegiatan persiapan musim dingin, dan 614 juta diperlukan sebelum akhir tahun. Kami telah berjuang untuk pendanaan sepanjang tahun," kata Alakbarov.
PBB mencatat, dua pertiga dari seluruh populasi, atau lebih dari 28 juta orang akan membutuhkan bantuan kemanusiaan pada tahun 2023. Sementara itu Alakbarov juga memperingatkan tingkat kerawanan pangan tetap salah satu yang tertinggi di Afghanistan dengan sekitar 6 juta orang menghadapi tingkat kerawanan pangan darurat, juga dikenal sebagai IPC4.
"Itu adalah tahap sebelum Anda pergi ke tahap 5 dan tahap 5 pada dasarnya adalah tahap bencana kelaparan. Jadi, 6 juta orang semakin dekat dengan garis perbatasan itu," ungkapnya.
Kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021, diikuti oleh gangguan bantuan keuangan internasional telah membuat negara yang tercabik-cabik itu berada dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya menangguhkan bantuan keuangan ke Afghanistan setelah perebutan kekuasaan oleh Taliban.
Pemerintahan Biden membekukan cadangan devisa bank sentral Afghanistan senilai 7 miliar dolar AS sebagai bagian dari sanksi terhadap Taliban. Pakar hak asasi manusia PBB telah meminta AS untuk mengakhiri pembekuan aset asing Afghanistan.
Perempuan dan anak perempuan juga telah dirampas haknya, termasuk hak atas pendidikan, dan menghilang dari publik di bawah Taliban, otoritas de facto Afghanistan. Larangan terbaru Taliban terhadap perempuan mencegah mereka menggunakan pusat kebugaran dan memasuki taman.
Ribuan perempuan sejak itu kehilangan pekerjaan atau dipaksa mengundurkan diri dari lembaga pemerintah dan sektor swasta. Anak perempuan dilarang masuk sekolah menengah dan atas. Banyak perempuan menuntut agar hak mereka dipulihkan dengan turun ke jalan, memprotes dan mengorganisir kampanye.
Ikuti Whatsapp Channel Republika