REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – China telah mengumumkan pelonggaran pembatasan sosial Covid-19 skala nasional, Rabu (7/12/2022). Pembatasan tersebut, termasuk penerapan karantina wilayah (lockdown), diketahui sempat memicu unjuk rasa dan aksi protes di sana.

Di bawah pedoman terbaru yang dirilis Komisi Kesehatan Nasional China, frekuensi dan ruang lingkup pengujian PCR akan dikurangi. “Tes PCR massal hanya dilakukan di sekolah, rumah sakit, panti jompo dan unit kerja berisiko tinggi; ruang lingkup dan frekuensi pengujian PCR akan dikurangi lebih lanjut,” demikian bunyi pedoman baru tersebut, dilaporkan Bloomberg.

Sebelumnya China gencar menggelar tes Covid-19 massal jika menemukan beberapa kasus baru di daerah tertentu. Di bawah pedoman terbaru, warga China juga tak lagi diwajibkan memberikan hasil tes negatif Covid-19 jika ingin bepergian lintas provinsi.

Selain itu, China juga akan memperkecil cukupan lockdown. Warga terinfeksi Covid-19 dengan gejala ringan juga diperbolehkan menjalani isolasi mandiri di rumah.

“Orang yang terinfeksi tanpa gejala dan kasus ringan yang memenuhi syarat untuk isolasi rumah umumnya diisolasi di rumah, atau mereka dapat secara sukarela memilih isolasi terpusat untuk pengobatan,” demikian bunyi pedoman terbaru Komisi Kesehatan Nasional China.

Sebelumnya masyarakat yang terinfeksi Covid-19, meskipun asimtomatis atau hanya bergejala ringan, “dipaksa” melaksanakan karantina di fasilitas kesehatan. Pedoman terbaru penanganan Covid-19 di China diluncurkan setelah pemerintah merilis data yang menunjukkan dampak negatif kebijakan nol-Covid terhadap perekonomian negara tersebut.

Nilai ekspor dan impor China anjlok pada November ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 2020. Ekspor China turun 8,7 persen bulan lalu. Sementara impor turun sebesar 10,6 persen.

Pada 27 November lalu, aksi memprotes penerapan lockdown terjadi di sejumlah wilayah di China, termasuk Beijing dan Shanghai. Dalam aksinya, massa, yang telah frustrasi dengan kebijakan nol-Covid pemerintah pusat, tak segan menyerukan Presiden China Xi Jinping mundur.

Kebakaran mematikan di Urumqi, Xinjiang, 24 November lalu yang menewaskan 10 orang merupakan pemantik kemarahan warga China. Mereka menilai, upaya penyelamatan dalam insiden itu terhambat karena adanya peraturan lockdown. Kejadian tersebut mendorong warga China turun ke jalan untuk memprotes penerapan lockdown dan menunjukkan simpati pada masyarakat Xinjiang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika