REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) berjanji mendukung kebijakan dan melakukan deregulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi Negeri Ginseng tahun depan diperkirakan lebih cepat dibandingkan prediksi sebelumnya.
Pemerintah Korsel memprediksi pada 2023 perekonomian terbesar keempat di Asia itu akan melambat 1,6 persen dari perkiraan 2,5 persen tahun ini. Lebih pesimistis dibandingkan perkiraan bank sentral pada November lalu yang sekitar 1,7 persen.
Dalam konferensi pers Rabu (22/12/2022) Menteri Keuangan Choo Kyung-ho mengatakan penurunan perkiraan pertumbuhan ini berdasarkan memburuknya outlook ekonomi global.
Ekonomi Korsel yang didorong ekspor menghadapi pendinginan permintaan global karena inflasi dan gelombang kebijakan moneter yang ketat dari bank-bank sentral.
Pemerintah Korsel berjanji menurunkan pajak dan melonggarkan regulasi pada sektor properti untuk memastikan pinjaman lunak.
Presiden Yoon Suk-yeol memerintahkan menteri-menterinya untuk mendorong reformasi di bidang-bidang penting. Terutama praktik pengelolaan pekerja di negara yang memiliki catatan panjang hubungan industri yang rapuh.
Pemerintah juga mengatakan akan mengeluarkan kebijakan dan bantuan finansial untuk mendorong ekspor. Tahun depan diprediksi penjualan ke luar negeri turun dari 6,6 persen pada tahun ini menjadi 4,5 persen.