REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Kongres Amerika Serikat (AS) hampir menyetujui larangan nasional untuk menggunakan TikTok di perangkat pemerintah terkait potensi risiko keamanan yang dirasakan. Platform berbagi video yang sangat populer itu terdorong ke posisi sulit dalam hubungan Washington dengan Beijing.
Setelah pemungutan suara senat pekan lalu, DPR AS pekan ini dapat mengadopsi undang-undang yang melarang penggunaan TikTok di telepon profesional pegawai negeri. Tindakan tersebut akan mengikuti larangan di hampir 20 negara bagian AS.
Partai Republik telah memimpin serangan terhadap TikTok, dengan alasan bahwa kepemilikannya oleh perusahaan China ByteDance membuat aplikasi tersebut tidak aman bagi orang Amerika.
“Masalah mendasarnya adalah ini, TikTok dimiliki oleh ByteDance yang secara efektif dikendalikan oleh Partai Komunis China,” jelas anggota Kongres dari Partai Republik Mike Gallagher, dilansir dari Japan Today, Kamis (22/12/2022).
Tapi apa yang telah lama menjadi seruan bagi kaum konservatif menjadi semakin meluas di antara rekan-rekan Demokrat mereka, sampai-sampai Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan pekan lalu dia mendukung pemungutan suara draf tersebut.
“Ini bukan masalah politik antara Partai Republik dan Demokrat. Ini adalah masalah Amerika Serikat yang perlu kita tangani secara nasional,” kata Ryan McDougle, senator negara bagian Republik dari Virginia yang berada di garis depan masalah ini.
RUU lain, juga diperkenalkan minggu lalu oleh perwakilan dari kedua belah pihak, menyerukan larangan langsung terhadap TikTok di Amerika Serikat, meskipun tampaknya tidak akan diambil untuk pemungutan suara resmi untuk saat ini.
TikTok telah bekerja keras untuk meyakinkan otoritas AS bahwa ia bukan ancaman dan bahwa data AS dilindungi dan disimpan di server yang berlokasi di AS. Tetapi mengikuti laporan media, perusahaan juga mengakui bahwa karyawan yang berbasis di China memiliki akses ke data tersebut, meskipun perusahaan bersikeras bahwa itu dalam keadaan yang ketat dan sangat terbatas.
“Kami belum dimintai data seperti itu dari Partai Komunis China (PKC). Kami belum memberikan data pengguna AS ke PKC, kami juga tidak akan melakukannya jika diminta,” kata perusahaan itu dalam surat kepada Kongres.
TikTok berjuang mati-matian untuk menenangkan Washington dan menaruh semua harapannya pada kesepakatan keamanan jangka panjang dengan pemerintahan Presiden Joe Biden yang telah dinegosiasikan selama dua tahun. Hal tersebut akan dilakukan melalui Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS), badan antarlembaga pemerintah AS yang menilai risiko investasi asing terhadap keamanan nasional.
Kesepakatan akan membawa “paket tindakan komprehensif” dan “pengawasan independen untuk mengatasi kekhawatiran tentang rekomendasi konten TikTok dan akses ke data pengguna AS,” kata perusahaan dalam sebuah pernyataan. Pengaturan itu akan jauh melampaui apa yang dilakukan perusahaan sejenis saat ini, tambahnya.
Tetapi mengingat tekanan politik yang meningkat, menemukan titik temu dengan pemerintah AS akan sulit, kata pakar keamanan. "Kesepakatan akan menjadi rumit,” kata Michael Daniel, direktur eksekutif Cyber Threat Alliance, sebuah organisasi non-pemerintah yang didedikasikan untuk keamanan siber.
Menurut Politico, beberapa orang di pemerintahan Biden meminta divestasi langsung oleh ByteDance atas operasi TikTok di AS, posisi yang sama yang dipegang oleh mantan presiden Donald Trump. Perebutan nasib TikTok bisa segera menjadi masalah nyata bagi pengguna setelah Kongres meloloskan larangan pemerintah dan Biden menandatanganinya menjadi undang-undang.
“Orang-orang belum benar-benar mempertimbangkan potensi efek riak yang akan terjadi,” kata Karen Freberg, profesor komunikasi strategis di University of Louisville.
Secara khusus, dia menyebutkan kontraktor pemerintah seperti Amazon yang mungkin diminta untuk menyelaraskan dengan kewajiban yang ditempatkan pada sektor publik. Mitra terpenting TikTok di Amerika Serikat adalah Oracle, yang menyimpan data pengguna Amerika, dan juga merupakan kontraktor pemerintah AS. Seperti semua jejaring sosial utama, TikTok memperoleh sebagian besar pendapatannya dari iklan.
Bagi Rebecca Long, dari agen pemasaran digital VisualFizz, dorongan baru terhadap TikTok mengkhawatirkan bagi pengiklan. Sementara target audiens inti TikTok di bawah 25 tahun cukup tidak peka terhadap politik, pengguna yang lebih tua sangat sadar akan masalah ini dan siap untuk bertindak sesuai dengan itu, kata Long. Freberg memperingatkan bahwa TikTok akan selalu memiliki tanda bintang di samping namanya dan perusahaan yang bekerja dengan mereka harus selalu mengingatnya.
Di TikTok, video dari influencer sudah beredar tentang topik tersebut. Natalaya Michele yang berbasis di California sudah melihat ke depan dan merekomendasikan, jika ada larangan, penggunaan VPN, atau jaringan pribadi virtual, alat yang mensimulasikan koneksi dari negara lain.
BryanBoy, vlogger fesyen dengan jutaan pengikut, lebih pesimis. “Jika saya jadi Anda, saatnya mendapatkan keterampilan baru,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
