REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Presiden Sudan yang digulingkan, Omar Al-Bashir, mengaku bertanggung jawab atas kudeta pada 1989. Al-Bashir mengungkapkan pengakuan itu di depan pengadilan di Ibu Kota, Khartoum pada Selasa (20/12/2022).

"Saya memikul tanggung jawab penuh atas peristiwa Juni 1989," ujar Al-Bashir, dilaporkan Middle East Monitor, Rabu (21/12/2022).

Namun, Al-Bashir yang memerintah Sudan selama hampir 30 tahun, tidak menyatakan penyesalan kudeta itu. Al-Bashir justru berbicara tentang pencapaian pemerintahannya terkait dengan konsensus nasional, perdamaian, ekstraksi minyak, dan pembangunan infrastruktur.

"Kami mengundang 77 pemimpin partai untuk berdialog setelah peristiwa 1989, dengan tujuan memulihkan perdamaian di negara itu. Kami memberikan perhatian pada masalah perdamaian karena itu adalah kunci untuk menyelesaikan semua masalah yang diderita negara, dan kami berusaha untuk mencapainya," ujar Al-Bashir.

Al-Bashir mengeklaim pemerintahannya telah mencapai sukses besar. Dia mengatakan, tujuan kudeta bukan untuk merebut kekuasaan melainkan melayani dan mensejahterakan rakyat.

"Kami sukses besar, kami ingin melayani rakyat Sudan dan tujuan kami bukanlah kekuasaan," kata Al-Bashir.

Al-Bashir membantah bahwa ada partisipasi warga sipil dalam pelaksanaan kudeta 1989. "Saya tidak mengenal warga sipil mana pun dalam pertemuan persiapan kudeta," ujarnya.

Pada 30 Juni 1989, Al-Bashir melakukan kudeta militer terhadap pemerintahan Perdana Menteri Sadiq Al-Mahdi. Al-Bashir kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan yang dikenal sebagai Revolusi Keselamatan Nasional.  Pada tahun yang sama ia menjadi presiden Sudan.

Al-Bashir ditempatkan di Penjara Pusat Kober, di sebelah utara Khartoum, setelah tentara menggulingkannya dari kursi kepresidenan pada 11 April 2019. Dia digulingkan setelah tiga dekade berkuasa.  Dia disingkirkan di bawah aksi protes besar-besaran akibat situasi ekonomi yang memburuk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika