REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Pelaksana Tugas Kepala Misi PBB untuk Afghanistan (UNAMA) Ramiz Alakbarov telah melakukan pertemuan dengan Menteri Ekonomi Taliban Mohammad Hanif. Alakbarov melakukan lobi agar Taliban membatalkan keputusannya untuk melarang perempuan Afghanistan bekerja di organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

“Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan penghalang sangat penting,” kata UNAMA dalam pernyataannya saat mengumumkan pertemuan antara Alakbarov dan Hanif, Senin (26/12/2022).

Pada 24 Desember lalu, Taliban telah memerintahkan LSM lokal dan asing di Afghanistan untuk tidak membiarkan staf perempuan di lembaga mereka bekerja hingga pemberitahuan lebih lanjut. Perintah tersebut tak berlaku langsung untuk PBB. Namun banyak dari program PBB dilaksanakan oleh LSM yang harus tunduk pada keputusan Taliban.

Sejak perintah pelarangan dirilis akhir pekan lalu, sudah terdapat lima LSM asing yang mengumumkan akan menangguhkan pekerjaan atau operasinya di Afghanistan. Mereka antara lain Christian Aid, Save the Children, the Norwegian Refugee Council, CARE, dan The International Rescue Committee.

Sejumlah negara, termasuk Uni Eropa, telah mengecam keputusan Taliban melarang perempuan Afghanistan untuk bekerja di LSM. "Uni Eropa mengutuk keras keputusan Taliban baru-baru ini untuk melarang perempuan bekerja di LSM nasional dan internasional. Kami menilai situasi dan dampaknya terhadap bantuan kami di lapangan," kata juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, Nabila Massrali, 24 Desember lalu, dikutip Al Arabiya. 

Uni Eropa merupakan penyandang dana utama organisasi bantuan yang bekerja di Afghanistan. Namun, mereka tidak mengakui kepemimpinan Taliban sebagai pemerintahan resmi di negara tersebut.

Nabila Massrali mengungkapkan, keputusan Taliban melarang perempuan Afghanistan bekerja di LSM adalah pembatasan keras lainnya terhadap hak asasi perempuan di negara tersebut. Pelarangan itu pun dinilai merupakan pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. “Perhatian utama kami akan terus menjadi kesejahteraan, hak, dan kebebasan rakyat Afghanistan,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika