REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO – Pemerintah Sri Lanka telah memutuskan untuk menangguhkan perekrutan aparatur sipil negara (ASN). Sri Lanka hendak melakukan penghematan anggaran karena masih dicekik krisis ekonomi.

Sebanyak 20 ribu ASN di Sri Lanka pensiun pada akhir Desember lalu. Jumlah itu merupakan rekor karena menembus delapan kali lipat lebih banyak dari angka biasanya. Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe memang telah menurunkan usia pensiun dari 65 menjadi 60 tahun.

Menurut Kementerian Administrasi Publik Sri Lanka, para ASN yang pensiun tidak akan diganti. Artinya pemerintah tidak akan melakukan perekrutan untuk mengisi pos-pos yang ditinggalkan para ASN terkait. Ranil Wickremesinghe mengungkapkan, krisis ekonomi di negaranya belum berakhir meskipun pasokan bahan bakar, makanan, dan pupuk mulai pulih.

“Masalah kita belum terselesaikan. Kita perlu mengurangi beban utang kita jika kita ingin begerak maju,” kata Wickremesinghe kepada para stafnya, Senin (2/1/2023).

Mulai awal tahun ini, Sri Lanka akan menggandakan pajak pada pendapatan pribadi dan perusahaan. Hal itu guna menyokong pendapatan negara. Tarif listrik di sana naik 65 persen. Pada Agustus tahun lalu, tarifnya sudah naik sebesar 75 persen.

Sri Lanka perlu mencapai kesinambungan utang sebagai prasyarat mengamankan bailout sebesar 2,9 miliar dolar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF). Sri Lanka sempat mengalami gagal bayar pada April tahun lalu karena perekonomiannya kolaps. IMF telah meminta Sri Lanka memangkas 1,5 juta layanan publiknya yang kuat.

Selain itu, IMF pun menyarankan negara tersebut untuk meningkatkan pajak secara signifikan dan menjual badan usaha milik pemerintah yang merugi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika