REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Otoritas China kembali menegaskan aksi balasan terhadap sikap beberapa negara yang dianggap bertindak diskriminatif terhadap warga negara China terkait penerapan aturan pembatasan Covid-19.
"China menolak semua tindakan itu dan akan mengambil tindakan timbal balik," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri ChinaWang Wenbin di Beijing, Senin (9/1/2023).
Dalam pengarahan pers rutin tersebut, dia menyerukan semua pihak untuk berpijak pada sains dan fakta di lapangan serta tidak mempolitisasi Covid-19.
"China terus menjalin komunikasi dengan semua pihak, menyesuaikan tindakan anti pandemi dengan situasi yang berkembang, berupaya memfasilitasi pertukaran masyarakat lintas-batas, dan berkontribusi terhadap solidaritas global dalam memerangi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dunia," kata Wang.
China telah membuka perbatasannya mulai Ahad (8/1/2023) setelah ditutup selama hampir tiga tahun sejak awal 2020.
Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia memberlakukan kewajiban kepada warga negara China menunjukkan hasil tes negatif PCR sebelum keberangkatan karena China dianggap tidak transparan terkait perkembangan lonjakan kasus positif Covid-19 terkini.
Otoritas China menuduh beberapa negara tersebut bertindak diskriminatif terhadap warganya.
"Sayangnya, segelintir negara, dengan mengabaikan sains dan fakta, bersikeras mengambil langkah-langkah pembatasan masuk yang diskriminatif yang menargetkan China," kata Wang.
Ia juga mendesak Amerika Serikat untuk bersikap terbuka dan transparan dengan memberikan informasi terkait penyebaran varian sub-varian XBB.1.5 di AS kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Saat ini, sub-varian Omicron baru yang dikenal sebagai XBB.1.5, cepat menyebar di AS dan menyumbang lebih dari 40 persen kasus positif baru Covid-19 di AS," ujarnya.
Sebelumnya, jubir lainnya KemenluChina Mao Ning juga menyampaikan ancaman serupa dengan yang disampaikan oleh Wang.
"Menanggapi tindakan yang tidak masuk akal oleh negara lain, China akan mengambil tindakan yang sepadan berdasarkan prinsip timbal balik," katanya di Beijing, Jumat (6/1/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika