REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- New Jersey dan Ohio bergabung dengan negara bagian Amerika Serikat (AS) lain yang melarang penggunaan aplikasi video TikTok di perangkat milik dan dikelola pemerintah. TikTok milik konglomerat asal China, ByteDance.
Gubernur New Jersey dari Partai Demokrat, Phil Murphy mengatakan selain melarang TikTok dari perangkat pemerintah ia juga melarang vendor, produk dan layanan perangkat lunak lebih dari selusin vendor termasuk Huawei, Hikvision, Tencent Holdings LTD, ZTE Corporation dan Kaspersky Lab.
"Terdapat kekhawatiran keamanan nasional mengenai data pengguna yang mungkin pemerintah China minta dari ByteDance," kata kantor gubernur New Jersey, Selasa (10/1/2023).
Gubernur Ohio dari Partai Republik Mike DeWine mengatakan hal yang senada. "Praktik privasi data dan praktik keamanan siber sembunyi-sembunyi ini menimbulkan ancaman nasional dan lokal dan ancaman keamanan siber pada pengguna aplikasi dan platform ini dan perangkat yang menyimpan aplikasi dan platform ini," kata DeWine dalam perintahnya.
Pada Jumat (6/1/2023) lalu Gubernur Wisconsin Tony Evers mengatakan ia berencana bergabung dengan negara-negara bagian lain untuk melarang aplikasi video pendek yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna di AS.
Gubernur-gubernur Partai Republik memimpin kebijakan yang melarang TikTok di perangkat pemerintah. Sementara gubernur dari Partai Demokrat lebih lambat melakukannya.
Seruan untuk melarang TikTok di perangkat pemerintah mendapat dukungan besar setelah pada bulan November lalu Direktur FBI Christopher Wray mengatakan aplikasi itu menimbulkan ancaman nasional. Wray menandai ancaman pemerintah China dapat memanfaatkan aplikasi itu untuk mempengaruhi atau mengendalikan perangkat pengguna.
Pada Jumat lalu kantor berita Reuters melaporkan TikTok mencoba merekrut konsultan yang dapat membantu mereka mengimplementasikan potensi kesepakatan keamanan dengan AS. Dua orang sumber mengatakan pemerintah AS menolak kesepakatan itu.
Selama tiga tahun terakhir TikTok berusaha menyakikan Washington perusahaan itu tidak dapat mengakses data warga AS. TikTok juga menegaskan Partai Komunis China atau entitas lain di Beijing tidak dapat memanipulasi konten di platform mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
