REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Taliban di Afghanistan menyambut baik pertemuan dan deklarasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang negara itu baru-baru ini, tetapi meminta komunitas internasional untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan. OKI sebelumnya menyuarakan kekhawatiran mereka atas pembatasan terhadap perempuan Afghanistan.
Lewat pernyataan pada Kamis (12/1/2023), juru bicara kelompok Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan, "Komunitas internasional harus melanjutkan kerja sama mereka dengan Afghanistan dan tidak boleh ada yang mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan."
"Kekhawatiran organisasi tersebut mengenai pendidikan perempuan dapat dipahami, namun kepemimpinan Islam (Iran) mengambil langkah sementara untuk hal ini dan kekhawatiran itu akan teratasi setelah adanya lingkungan yang kondusif," katanya.
"Taliban juga meminta organisasi-organisasi internasional, terutama OKI, agar memiliki pemahaman yang erat dengan Kabul," ujarnya menambahkan.
Menyusul pertemuan luar biasa yang digagas oleh Turki itu, organisasi yang berbasis di Jeddah itu menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pembatasan yang diberlakukan pemerintah Taliban bagi perempuan Afghanistan. OKI juga memutuskan untuk mengutus delegasi ke Afghanistan guna membicarakan hak-hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan dengan Taliban.
Desember 2022 lalu,Taliban melarang perempuan berkuliah dan bekerja pada organisasi di dalam dan luar negeri serta melarang mereka terjun ke dunia politik. Sebelumnya, anak perempuan telah dilarang untuk mengenyam pendidikan di sekolah menengah.
Sejumlah pemimpin dunia seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik larangan oleh Talibanitu. Menurut dia, menghalangi akses pendidikan bagi anak perempuan "tidak manusiawi dan bertentangan dengan Islam."
Sebelum pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menelepon beberapa mitranya dari Arab Saudi, Indonesia, Uni Emirat Arab (UAE) dan Qatar mengenai perkembangan terkini Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika